Politisi Senayan Minta Presiden Turun Tangan

RMOL.Komisi VII DPR meminta Pre­siden SBY segera turun tangan menyelesaikan masalah pencu­rian minyak yang melibatkan ba­nyak pihak.

“Pencurian minyak sudah sa­ngat terorganisir dan merugi­kan negara,” ujar anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi di Ge­dung DPR, kemarin.

Apalagi penangkapan kapal tanker penyelundup minyak ter­jadi di daerah yang sama. Pen­curian dan penyelundupan ha­nya berhenti jika ada sidak saja.

Menurut Bobby, pencurian ter­sebut selalu melibatkan alat pe­ngangkut (transporter) yang di­sewa Pertamina. Karena itu, dia meminta Badan Pelaksana Ke­giat­an Usaha Hulu Migas (BP Mi­­gas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) selaku badan pengawasan di hulu dan hilir me­ngawasi transporter minyak pe­rusahaan pelat merah tersebut.

Untuk diketahui, Bea Cukai Kanwil Riau menangkap kapal MT Martha Global selaku trans­porter-nya minyak Pertamina ka­rena terbukti membawa mi­nyak mentah sebanyak 35 ribu kiloliter dari Dumai yang seha­rusnya me­nuju Cilacap, namun berbelok mengarah ke perairan Malaysia pada 19 September 2012.

Menurut politisi Partai Golkar itu, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi VII soal pencurian mi­nyak dengan BP Migas, Bea Cu­kai, Per­tamina dan Polri dike­tahui ada in­dikasi pencurian minyak mentah oleh kapal MT Global selaku transporter minyak Pertamina.

Bobby mengatakan, berdasar­kan laporan BP Migas, kapal ter­sebut mematikan alat peman­car navigasi dan menutup log­book perjalanan secara sengaja, se­hingga tidak terpantau dalam beberapa waktu.

 Namun, anehnya Pertamina selaku BUMN migas terbesar itu menyatakan tidak ada kerugian dan indikasi penyelewengan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan me­negaskan, pihaknya tidak per­nah memerintahkan kapal itu untuk berlayar ke Malaysia dan kapal di­lengkapi dokumen yang sah un­tuk pelabuhan domestik.

Karen mengatakan, Pertamina telah mengirimkan surat teguran ke pemilik kapal dan untuk se­mentara MT Martha Global su­dah dimasukkan dalam daftar hitam (black list) dalam penye­lenggaraan tender kapal sewa di masa mendatang. [Harian Rakyat Merdeka]