Proyek 10 ribu MW Belum Selesaikan Masalah Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempermudah pemberian izin pembangkit untuk meningkatkan kapasitas listrik.

Menurut Wacik, dengan pertum­buhan ekonomi 6,5 persen per tahun, Indonesia sudah keku­rangan pasokan listrik.  “Saya be­serta jajaran, terutama PLN jangan terlalu lama mengambil keputusan pembangkitan listrik,” ujar politisi Demokrat ini.

Karena itu, Wacik mengatakan, jika ada orang yang meminta izin untuk membangun pembangkit lis­trik agar segera diberikan. “Ja­ngan terlalu lama berpikir, asal co­cok semuanya dan mau men­dukung empat pilar pem­ba­ngunan nasional, cepat-cepatlah tanda tangani,” tegasnya.

Jika tidak, pertumbuhan eko­nomi akan selalu terhambat akibat kekurangan listrik.

Selain itu, Wacik mengaku akan mulai mengurangi pem­bang­­kit listrik yang meng­gu­nakan bahan bakar minyak bumi karena selain pa­sokannya makin sedikit, harga­nya  juga mahal.

Dia menargetkan, peningkatan penggunaan bahan bakar gas, batubara, panas bumi akan naik. Tahun depan, target penggunaan BBM dalam energy mix sebesar 9,7 persen dan angka tersebut turun dari 2012 yang mencapai 13,83 persen.

Di temoat yang sama, Dirjen Ketenagalistrikan Ke­menterian ESDM Jarman me­ngatakan, setiap tahunnya dibu­tuhkan investasi 9,6 miliar dolar AS atau Rp 90 triliun agar ada tambahan listrik 5.000 Mega Watt (MW) per tahun. “Itu untuk membangun pembangkit listrik dan trans­misi,” katanya.

Dia mengakui, untuk mem­bangun 5.000 MW dengan dana 9,6 miliar dolar AS tidak bisa dila­kukan oleh PLN dan peme­rintah. Perlu dukungan investasi dari swasta.

Apalagi pemerintah tiap tahun­­nya hanya memberi PLN Rp 10 triliun untuk membangun pem­bangkit dan transmisi, artinya hanya 1 miliar dolar AS. Se­dangkan untuk menutupi ke­kurangannya 8,6 miliar dolar AS butuh dukungan swasta.

Untuk tahun ini, kata Jarman, ditargetkan ada tambahan kapa­sitas listrik sebesar 5.500 MW. Untuk tahap I, PLN membangun 2.000 MW sementara Inde­pendent Power Plant (IPP/proyek pembangkit listrik swasta) sebesar 2.500 MW.

“Dari 5.500 MW tersebut Pembangkit yang di Cirebon sudah masuk, Tanjung Jati masuk, Paiton juga sudah masuk. Semen­tara yang dibangun IPP sebesar 2.500 MW sudah ter-cover semua, di mana dari 5.500 MW yang dibangun 80 persen merupakan PLTU (batubara),” tandasnya

Direktur Utama PLN Nur Pa­mudji mengatakan, pihaknya menganggarkan investasi Rp 60 triliun pada 2013. Dana tersebut bakal dialokasikan ke beberapa proyek pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi.

Rencananya, anggaran itu diperuntukkan bagi beberapa pengembangan dan pemba­ngu­nan proyek-proyek PLN, seperti pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi.

Wakil Direktur ReforMiner Komaidi Natanegoro menga­takan, jumlah pembangkit yang ada di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

“Itu (pembangkit) masih sa­ngat kurang. Itu bisa dilihat rasio elektrifikasi nasional (jumlah penduduk yang terjangkau aliran listrik) pada 2011 sebesar 74,49 persen dari total jumlah pendu­duk di Indonesia,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia juga mengatakan, proyek 10 ribu MW tahap I dan II belum bisa menyelesaikan masalah listrik nasional. Apalagi, proyek tersebut juga terlambat penyele­saiannya. “Kendala pembangu­nan pem­bangkit sendiri sangat bera­gam, mulai dari investasi, peri­zi­nan hingga masalah bisnis,” jelasnya.

Komaidi juga mengingatkan PLN untuk meningkatkan pembangunan pembangkit listrik dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL)  15 persen pada 2013. Sebab, selama ini kenaikan tarif tidak pernah sebanding dengan peningkatan infrastruktur listrik.

Untuk diketahui, pada 2011 realisasi rasio elektrifikasi di Jawa dan Bali 76,9 persen, di Indonesia bagian barat 76,7 persen dan di Indonesia bagian timur hanya mencapai 62,4 persen. Untuk itu, pada tahun 2012 PLN menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 74,03 persen.

Pada 2014, PLN menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 80,01 persen. Dengan rincian, rasio elektrifikasi di Jawa dan Bali 82,2 persen, di Indonesia bagian barat 84,7 persen, di Indonesia bagian timur 65,7 persen. [Harian Rakyat Merdeka]