Serikat Pekerja Minta Pertamina Mundur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta direksi PT Pertamina tegas terkait tender distribusi BBM subsidi oleh Badan Pe­ngatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Sekjen FSPBB Novi Andri mengatakan, jika tender tetap dilaksanakan BPH Migas, se­baik­­nya Pertamina mundur dari pe­nya­luran BBM subsidi. Apa­lagi sela­ma ini BUMN migas itu terus me­nanggung kerugian dari pe­nya­lurannya.

“Pertamina mengundurkan diri dari penyaluran BBM sub­sidi, biar­kan asing yang me­nang­gung­nya. Kalau ada apa-apa Per­ta­mi­na jangan disuruh menang­gung bebannya,” kata Novi ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Novi mengakui, perusahaan asing ikut menyalurkan BBM sub­sidi bukan kali ini saja, tapi tahun lalu juga sudah berkiprah. Namun yang terjadi, saat asing tidak bisa memenuhi ke­butu­han yang ditetapkan, Per­tamina juga yang dipaksa untuk me­me­nuhinya oleh pe­merintah.

Dia curiga, ada permainan da­lam tender ini. “Mana mau asing masuk ke situ (penyaluran BBM subsidi) jika tidak ada untung­nya,” katanya.

Dia juga mempertanyakan ke­napa tender penyaluran BBM subsidi dibuka untuk wilayah Ja­wa Bali yang selama ini tidak ada ma­salah dalam penyaluran. Ke­napa tidak ditugaskan untuk wi­layah atau daerah terpencil yang masih sulit terjamah.

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mengatakan, peluang asing ikut mendis­tribusikan BBM bersubsidi di Indonesia bisa terjadi karena hal tersebut dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 22 ta­hun 2001 tentang Migas.

Menurutnya, untuk mengha­pus peluang itu, dengan mela­kukan revisi undang-undang (UU) ter­sebut dan menyusun atu­ran baru yang lebih berpihak kepada ke­pentingan dan ke­daulatan energi nasional dan terlepas dari ken­dali asing.

“Bangsa ini tidak perlu alergi dengan sikap anak bangsa yang mendukung kedaulatan energi di berada penuh ditangan bangsa ini,” jelasnya.

Sofyano menyatakan, sektor hilir migas di negeri ini tidak bo­leh dipercayakan kepada pihak asing. Mempercayakan dan memberi kesempatan sekecil apapun kepada asing untuk men­distribusikan BBM subsidi sama dengan mematikan peru­sahaan nasional. Apalagi sela­ma ini in­dustri hulu migas 75 per­sennya dikuasai asing.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purno­mo­hadi tetap menolak rencana li­be­ralisasi distribusi BBM subsidi oleh pom bensing asing. “Apa benefit (keuntungan) yang dida­pat Indonesia,” tegas Eri.

Menurut Eri, perusahaan asing itu hanya jualan saja tanpa ba­ngun kilang dan depo. Apalagi, me­reka mengincarnya wilayah Ja­wa Bali yang merupakan pang­sa pasar tertinggi BBM subsidi.

“Kenapa mereka tidak mau buka di Papua, Maluku atau di pelosok Kalimantan sana,” papar Eri. [Harian Rakyat Merdeka]