Berita

Hidayat Nur Wahid Curiga Lembaga Survei Sengaja Pojokkan Partai Islam

SENIN, 15 OKTOBER 2012 | 11:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan, hasil berbagai lembaga survei kerap tidak sesuai dengan fakta. Pemilihan gubernur DKI Jakarta yang baru saja usai adalah contohnya.

"Hari ini kan pelantikan gubernur DKI Jakarta. Itu mengingatkan seluruh lembaga survei yang terkait dengan Pilkada DKI itu menghadirkan hasil yang tidak sesuai dengan fakta," jelas Hidayat kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Hidayat merinci, pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, hasil lembaga survei salah total. Semrntara pada putaran kedua, prediksi lembaga surbvei tidak akurat. Hampir semua lembaga survei mengatakan akan terjadi pertarungan sengit, antara Jokowi-Ahok dengan Foke-Nara di putaran kedua. "Perbedaan hanya sekitar 1-2 persen. Tapi nyatanya 9 persen," sambung Hidayat.

Hal itu disampaikan Hidayat saat dimintai tanggapan atas hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis kemarin. Hasilnya, partai-partai Islam dan yang berbasis massa Islam, (PKS, PPP, PKB, PAN) kalau digelar Pemilu saat ini, hasilnya jeblok, tidak ada yang melewati perolehan suara 5 persen.

Melanjutkan penjelasannya, Hidayat mengatakan, dalam dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin, yang bisa merobah konstelasi suara hanya dalam rentang waktu satu minggu terakhir sebelum pemilihan. "(Sementara) survei (LSI) hari ini Pemilunya kapan, masih lebih 1,5 tahun lagi. Masih terlalu banyak faktor yang akan bisa merobah itu semua," ungkapnya.

Karena itu dia menegaskan, lembaga survei adalah lembaga survei, tidak lebih dan tidak kurang. Meski dia curiga bahwa ada penggiringan opini lewat lembaga survei agar masyarakat meninggalkan partai Islam.

"Yang harus dikritsi jangan sampai survei ini seperti ditunggangi untuk menggiring opini membuat partai Islam presimis, calon pemilih Islam tidak bersemangat memilih partai Islam dan kemudian diarahkan, 'Ya sudah pilih partai yang sekuler saja'," ungkapnya.

Apakah anda melihat ke arah sana?

"Bisa saja. Lembaga survei kan tidak sepenuhnya tanpa pesanan. Kita sudah terbiasa tahu lembaga survei bisa dipesan," jawabnya.

Karena itu, Hidayat meminta lembaga-lembaga survei untuk tidak membohongi masyarakat. "(Masyarakat) Jangan dibohongi. Mayoritas pemilih adalah beragama Islam. Kami sangat yakin, bukan karena kami menghayal, karena kami melakukan kerja kongkret dan nyata," terang dia.

Meski begitu, PKS tidak pernah takut dengan hasil survei. Karena survei bukan hantu yang harus ditakuti. "Survei bukan Tuhan," demikian Hidayat. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya