Waduh, Kasian Petani Kalau Di Pasar Isinya Beras Impor

.Pemerintah kembali berencana membuka kran impor beras tahun ini. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan, penyerapan beras dalam negeri tidak maksimal.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur me­ngatakan, impor beras tidak bisa dihindari karena produksi beras dalam negeri belum bisa menu­tupi kebutuhan pasar.

Selain itu, kata dia, Perum Bulog se­laku badan penyangga pangan belum maksimal menye­rap gabah petani. Alhasil, Indo­nesia masih membutuhkan pa­sokan beras dari luar negeri un­tuk memenuhi kebutuhannya.

“Pemerintah masih perlu ba­nyak impor, tapi harus juga mem­perhatikan produk beras impor yang didatangkan ke Indonesia,” katanya di Jakarta, kemarin.

Salah satu jenis beras yang ma­­sih perlu diimpor adalah be­ras ketan, karena selama ini pro­duk­si dalam negeri belum bisa me­menuhi kebutuhan.

Menteri Pertanian (Mentan) Sus­wono mengatakan, tahun ini Indonesia masih akan meng­im­por beras maksimal 1 juta ton. Pa­salnya, stok yang ada di Bulog ha­nya hingga akhir tahun sekitar 1 juta ton. Padahal, Presiden SBY menetapkan minimal 1,5 juta ton.

“Kalau bisa malah 2 juta ton. Menko Perekonomian meng­ins­truksikan 2 juta ton. Itu artinya ya impor 1 juta ton,” ujarnya.

Kendati begitu, dia berharap, Bu­log masih dapat mema­k­si­mal­kan penyerapan beras petani sam­­pai akhir tahun ini. Me­nurut­nya, jika Bulog dapat me­mak­si­mal­kan penyerapan, maka impor beras akan kurang dari 1 juta ton.

Suswono juga menegaskan, importasi beras tidak ada kaita­nya dengan Kementerian Perta­nian, karena impor tersebut ber­gantung terhadap kemam­puan Bulog dalam menyerap beras di dalam negeri. Jika Bulog mam­pu menghimpun stok akhir ta­hun ini 2 juta ton beras, maka tidak perlu untuk impor.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso sebelumnya memproyeksi, pihaknya masih dapat menyerap beras sekitar 300.000-600.000 ton hingga akhir tahun.

Peneliti Serikat Petani Indo­nesia (SPI) Ahmad Yaqub me­nya­yangkan sikap pemerintah yang akan mengimpor beras 1 ju­ta ton.

“Kasihan petani lah ka­lau di pasaran isinya beras impor se­mua. Pemerintah tidak berpi­hak pada rakyat,” kritik Yaqub.

Menurut Yaqub, fungsi Bulog harus dimaksimalkan menyerap beras petani. Jangan sampai pe­tani menderita karena kalah ber­saing dengan beras dari luar.

Fokus Swasembada Pangan

Pengamat pertanian Khudori mengatakan, pemerintah harus fo­kus pada pencapaian swasem­bada pangan dan tak meli­be­rali­sasikan pertanian dalam negeri seperti yang diusulkan Organi­zation for Economic Cooperation and Development (OECD).

OECD memberikan rekomen­dasi kepada pemerintah agar me­ninggalkan strategi swasem­bada pangan untuk ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga harus membuka lebih luas pasar pro­duk pertanian dalam perda­ga­ngan internasional.

Khudori menilai, OECD me­miliki kepentingan agar Indo­ne­sia membuka lebih luas libera­li­sasi bidang pertanian.  “Reko­men­- dasi ini bertolak be­lakang de­ngan kebija­kan per­tani­an yang diambil anggota OECD, yaitu mempro­tek­si dan mensub­sidi bagi sektor pertani­annya,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]