Proposal Otonomi Khusus Sahara Barat Buah dari Demokrasi di Maroko

Perdebatan mengenai Sahara Barat diwarnai klaim sejarah dan budaya, juga diskursus negara-bangsa pasca kolonial dan sindrom Perang Dingin. Persoalan Sahara Barat adalah buah dari kolonialisasi Barat terhadap, dalam hal ini, kawasan Afrika yang dimulai pada paruh kedua abad ke-19 silam.

Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko atau Sahabat Maroko, Teguh Santosa, saat berbicara di pertemuan Komisi Politik Khusus dan Dekolonisasi atau Komite Empat Majelis Umum PBB, di New York, hari Rabu (10/10).

"Kita sering menggunakan pengalaman Indonesia sebagai perbandingan dalam menemukan model penyelesaian konflik Sahara Barat. Saya perlu menggarisbawahi bahwa hanya dalam iklim demokrasi Indonesia dapat menyelesaikan persoalan itu dengan damai. Saya juga percaya, bahwa hanya dengan pendekatasan demokrasi kita dapat menyelesaikan persoalan ini (Sahara Barat)," kata jurnalis yang juga dosen di FISIP Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Menurut hemat Teguh, proposal otonomi khusus yang ditawarkan Maroko adalah buah dari proses demokrasi di kerajaan yang dipimpin yang Muhammad VI itu.

Dia juga mengingatkan bahwa dalam pertemuan strategis Amerika Serikat dan Maroko bulan September lalu, Menlu AS Hillary Clinton menyatakan Maroko adalah contoh yang baik bagi kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dari lima negara Afrika Utara, misalnya, hanya Maroko yang "selamat" dari badai revolusi yang menghumbalang kawasan itu sejak akhir 2010 hingga tahun lalu. Teguh percaya bahwa pernyataan Menlu Clinton itu pun didasarkan pada komitmen kuat Maroko dalam membangun demokrasi.

Demokrasi seperti yang dipahami banyak pihak, sambungnya lagi, tidak sekadar mengenai berapa jumlah partai politik dan apakah pemilihan umum diselenggarakan dengan teratur, dan seterusnya. Substansi demokrasi melebihi hal-hal yang sifatnya prosedural seperti itu.

"Demokrasi (substansial) tentang apakah anggota masyarakat mendapatkan peluang yang sama untuk mempraktikkan hak dan tanggung jawab mereka. Demokrasi juga selalu mengenai kesejahteraan dan kemakmuran bersama," masih katanya.

Menyaksikan pembangunan yang sedang terjadi di Sahara Barat, Teguh merasa yakin bahwa pada dasarnya demokrasi ada dan berfungsi dengan cukup baik di Sahara Barat.

Sahara Barat merupakan satu dari belasan wilayah yang masuk dalam daftar non self governing territories. Sejarah memperlihatkan bahwa Sahara Barat yang secara de facto dikuasai Maroko adalah bagian dari kerajaan itu sejak jauh sebelum gelombang kolonialisasi Eropa di Afrika dimulai pada paruh kedua abad ke-19 menyusul Perjanjian Berlin 1884-1885.

Dalam perjanjian yang ditandatangani di Fez tahun 1912, Prancis dan Spanyol sepakat membagi dua Maroko. Wilayah utara berada di bawah perlindungan Prancis dan wilayah selatan berada di bawah kolonialisasi Spanyol.

Prancis meninggalkan wilayah utara Maroko pada 1956, setahun setelah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sementara Spanyol baru meninggalkan Sahara pada 1976 menyusul krisis ekonomi dan politik di Eropa kala itu.

Perang Dingin turut memperumit persoalan. Aljazair yang memiliki hubungan erat dengan Uni Soviet berusaha merebut pengaruh di Sahara Barat yang ditinggalkan Spanyol. Aljazair pun menampung kelompok Polisario di kamp Tindouf di baratdaya negeri itu. [zul]