Din Syamsuddin: Biar Tak Ada Tafsiran Negatif, Tuntaskan Kasus Bank Century

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku senang atas lima solusi yang disampaikan Presiden SBY terkait konflik KPK-Polri.

”Hanya saja saya sudah di­kon­tak sejumlah rekan yang me­rasa kha­watir ada bargaining atas so­lusi itu. Sebab, KPK dalam po­sisi di atas angin,’’ kata Din Syam­­suddin kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Lima solusi yang disampaikan SBY; Pertama, penanganan hu­kum dugaan korupsi Simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak pecah.

Kedua, keingingan Polri un­tuk me­lakukan proses hukum ter­­hadap Kompol Novel Bas­wedan saya pandang tidak tepat baik dari segi timing maupun ca­ranya.

Ketiga, penugasan para pe­nyi­dik Polri di KPK selama em­pat tahun dan dapat dip­erpanjang de­ngan koordinasi dengan Ka­polri. Keempat, revisi Undang-Un­dang KPK tidak tepat dila­kukan saat ini. Kelima, KPK dan Polri diminta memperbaharui MoU dan dipa­tuhi serta dijalan­kan.

Din Syamsuddin selanjutnya me­­ngatakan, biar tidak ada taf­siran negatif atas solusi itu, KPK diharapkan menuntaskan kasus Bank Century.

Berikut kutipan selengkapnya:  

Apa Anda juga meng­kha­watirkan itu?

Ya, saya khawatir. Sebab,  ban­yak kalangan menilai jangan-jangan solusi yang ditawarkan yang terkesan memberi angin ke­pada KPK itu ada bargaining ter­tentu. Makanya KPK  harus di­awasi. Jangan sampai terlena. Karena ada kasus-kasus besar yang berkait dengan kekuasaan yang perlu dituntaskan seperti ka­sus Century.

Bukankah KPK tidak mau diintimidasi?

Itu yang kita harapkan. Tapi wa­jar saja juga kalau ada se­jum­lah kalangan yang merasa kha­watir.

Apa landasan kekhawatiran itu?

Ada kesan masalah ini di­biar­kan beralatur-larut,  sehingga kon­flik memuncak, kemudian mun­cul solusi. Dari solusi itu ren­tan terhadap bargaining. Mudah-mudahan tidaklah.

Harusnya bagaimana?

Saya hanya berpesan agar tidak ada masalah yang ditangani ber­larut-larut. Toh yang rugi ma­syarakat juga. Masalah kecil ini dan tidak terlalu serius sebe­nar­nya bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Apa lagi kan banyak m­asalah-masalah besar yang se­dang menunggu penyelesaian Pre­siden.

Anda melihat lima solusi itu sudah tepat?

Saya melihat lima poin solusi yang disampaikan Presiden sudah baik. Saya kira itu jalan tengah. Tinggal sekarang bagaimana meng­­­eksekusi solusi itu.

Sebab, banyak perintah Presi­den yang baik-baik itu tidak jalan dengan baik di lapangan. Mudah-mudahan kali ini bisa terlaksana.

Ada yang bilang pidato Pre­siden bersayap, apa komentar Anda?

Pernyataan Presiden memang sering bersayap, maka tergantung kita menafsirkannya. Makanya kita tunggu eksekusinya.

Apa strategi agar KPK-Polri tidak berselisih lagi?

Poin-poin itu yang disam­pai­kan SBY itu sudah tepat. Mudah-mu­dahan bisa tereksekusi dengan baik dan memang seharunya su­dah dari awal dilakukan seperti ini.

Presiden khawatir dianggap mengintervensi bila masalah itu dituntaskan sejak awal?

Itu pendapat yang salah. Beliau bukan mengintervensi proses hu­kum, tapi menunaikan kewajiban se­bagai pejabat negara.

Dengan mengatakan tidak mau mengintervensi, itu sama saja ber­kilah. Kalau tidak mau ada intervensi, kenapa ada pertemuan itu. Kenapa ada lima poin solusi. Ke­napa tidak dari awal me­nyam­paikan itu.

Itu pendapat yang salah. Beliau bukan mengintervensi proses hu­kum, tapi menunaikan kewajiban se­bagai pejabat negara.

Dengan mengatakan tidak mau mengintervensi, itu sama saja ber­kilah. Kalau tidak mau ada intervensi, kenapa ada pertemuan itu. Kenapa ada lima poin solusi. Ke­napa tidak dari awal me­nyam­paikan itu.

Apa tanggapan Anda soal penangkapan Novel?

Saya kok melihatnya lucu dan me­malukan. Di tengah penyi­dik­an kasus Simulator SIM, ke­napa penyidik KPK ditangkap. 

Apa tindakan itu tekanan ke­pada KPK?

Saya agaknya sulit menyatakan kalau tindakan Polri itu bukan se­buah tekanan. Tentunya kita se­mua juga bisa membacanya se­bag­ai sebuah tekanan politik by force. Nah ini harus dihindari dalam penegakan hukum. Pe­negak hukum jangan melanggar etika itu sendiri dong.

Seharusnya bagaimana?

    Kalau bukan sebuah tekanan dan kalau betul Polri mau mene­gak­kan hukum dengan mengejar anggotanya yang terindikasi me­lakukan pelanggaran, maka seharusnya jangan pilih-pilih. Ap­alagi kasus itu sudah lama. Selama ini kenapa tidak disidik.

Padahal, banyak juga kasus-kasus lainnya yang sudah me­nge­muka melibatkan anggota Polri tapi kan tidak ada pasukan yang dikerahkan untuk menang­kapn­ya.

Apa ada kaitannya dengan pengusutan kasus Simulator SIM?

Saya kok menegarai masalah Novel ini tidak terlepas dari kasus pe­­meriksaan perwira tinggi Polri yang terlibat pada kasus Simu­la­tor SIM dan semua tentu mem­ba­canya ke sana. Mungkin Novel yang menjadi penyidik KPK dianggap keras saat melakukan tugasnya.

Apa dampak dari tindakan Polri itu?

Kalau ini benar dan oponi publik semakin besar dan kuat, maka ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang bersifat menghalangi penegakan hukum serta penindakan pada kasus korupsi.

Memangnya Anda menilai Novel seperti apa?

Novel nampaknya punya idea­l­­isme dalam dirinya. Polri ingin seolah mengorbankannya karena sikap independennya. Nah ini yang harus dilawan rakyat.

Maksudnya?

Kalau betul Novel menangani kasus perwira tinggi Polri dengan tegas, seharusnya itu diapresiasi. Masalah terbesar penyidik bia­sanya adalah sikap ke­mandirian dan independensi. Maka dibu­tuh­kan orang-orang yang berani. Karena saat ini banyak orang ta­kut jabatannya hilang, takut di­bunuh, dan takut dikorbankan. [Harian Rakyat Merdeka]