Mahfud MD: Kalau Solusi Itu Hanya Wacana, Situasinya Bisa Mengerikan...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengapresiasi solusi yang disampaikan Presiden SBY untuk menyelesaikan konflik KPK dengan Polri.

“Solusi itu sangat bagus dan te­pat. Saya merinding mende­ngar­kan pidato Presiden. Sebab, su­dah sesuai dengan aspirasi ma­sya­rakat dan akal sehat,” kata Mah­fud MD kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Menhan itu, kon­disi bangsa ini akan sangat berbeda jika SBY tidak meng­ambil keputusan atau sikap tegas seperti itu.

“Saya sendiri tidak mem­bayangkan bagaimana situasi kita hari ini dan besok seandainya SBY tidak membuat keputusan ter­sebut,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kegaduhan seperti apa?

Tidak hanya kegaduhan, tapi juga konflik yang memanas anta­ra Polri dan KPK dan antara gerak­an masyarakat dan aparat. Itu akan mengerikan. Untungnya saja SBY mengambil keputusan yang menurut saya keputusan yang bijak.   

Apa solusi itu karena ada tekanan dari publik?

Tidak dong. Menurut saya, itu ka­rena sikap SBY sendiri yang me­mang genius. Memang ada ma­sukan yang konstruktif dari Men­ko Polhukam dan Mensesneg.

Jangan lupa, ada juga Denny Indrayana (Wamenkumham) yang sejak awal terus menyua­ra­kan anti korupsi sampai ke tulang sum-sum. Seandainya saja betul ka­rena ada desakan dari publik, kan tidak apa-apa juga. Itu sudah bia­sa dalam politik. Yang penting itu produknya.

Apa yang harus dilakukan Pol­ri dan KPK?

Laksanakan saja perintah SBY itu agar kasus Simulator SIM segera ditangani semuanya oleh KPK. Saya rasa itu sudah jelas. Itu sesuai  Undang-Undang, se­hing­ga harus langsung dijalan­kan. KPK harus tancap gas untuk mem­proses kasus itu.

Tidak perlu lagi diributkan. Se­bab, menurut Undang-Undang, jangankan yang belum ditangani Polri, kasus yang sudah ditangani Polri pun bisa diambil alih KPK dengan alasan tertentu.

Polri harus legowo ya?

Tentu. Saya kira Polri tidak me­rasa kecewa. Tapi demi sinergi dan efesiensi, KPK tidak perlu me­ngambil alih yang sudah di­tangani Polri. Yang tidak dita­ngani Polri saja yang diambil. Harus ingat, di instansi mana pun korupsi itu terjadi.

Bagaimana kalau Polri tidak mamatuhi solusi dari Presiden itu?

Keputusan Presiden itu sangat jelas. Tidak ada tafsir lainnya. Ke­putusan Presiden itu sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK. Sekarang rakyat menunggu ek­sekusi dari Polri.

Ini hen­daknya dilakukan dengan cepat. Kalau solusi itu tidak dilaksakan, artinya hanya sebatas wacana, tentu situasinya bisa mengerikan. Rakyat merasa dipermainkan.

Bagaimana kalau Polri tidak mamatuhi solusi dari Presiden itu?

Keputusan Presiden itu sangat jelas. Tidak ada tafsir lainnya. Ke­putusan Presiden itu sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK. Sekarang rakyat menunggu ek­sekusi dari Polri.

Ini hen­daknya dilakukan dengan cepat. Kalau solusi itu tidak dilaksakan, artinya hanya sebatas wacana, tentu situasinya bisa mengerikan. Rakyat merasa dipermainkan.

Bukankah SBY mengatakan itu hanya pendapat pribadi?

Meskipun SBY sendiri me­nga­takan itu sebagai pendapat pri­badi, namun dasarnya adalah Un­dang-Undang. SBY  me­nyam­pai­kan itu secara resmi sebagai Pre­si­den. [Harian Rakyat Merdeka]