Dari Kasus KPK-Polri, SBY Harus Benahi Berbagai Kisruh Antarlembaga

Kasus sengketa dan meliputi kisruh antarlembaga resmi dalam kehidupan bernegara, sejauh ini memang banyak mewarnai era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik di antara lembaga yang mengatur aspek kebijakan layanan publik, di lingkungan penegakan hukum, maupun pada hubungan kelembagaan lain yang berada di bawah kendali presiden.

Hal itu perlu menjadi renungan sekaligus perbaikan mendasar secepatnya agar Presiden SBY tidak semakin terperangkap dalam ketidakpastian yang berujung meningkatnya keraguan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

"Jadi, saatnya Presiden SBY menguras waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membenahi berbagai kisruh antarlembaga di sekitarnya, dengan momentum penyelesaian kasus pertikaian KPK-Polri yang telah melibatkan langsung komitmen presiden itu," ujar Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa (9/10).

Menurutnya, selain kasus perselisihan KPK-Polri yang kini terbuka luas, di kementerian dengan lembaga nonkementerian lain acap terjadi kekisruhan seperti dalam penanganan ketenagakerjaan (TKI) di luar negeri. Sementara itu, katanya, adakalanya pula terungkap disharmoni antara TNI dengan Polri secara langsung ataupun tidak.

"Itu belum lagi menyangkut pola hubungan antarkementerian ekonomi, yang satu sama lain cenderung menciptakan ketidakselarasan prioritas agenda bagi keperluan memajukan perekonomian nasional, khususnya ke arah aspek pemberdayaan ekonomi rakyat dan untuk melahirkan kesejahteraan seluruh masyarakat," jelasnya.

Ia mengungkapkan, berbagai kasus tumpang tindih, kisruh, dan bahkan sengketa kewenangan yang melingkari pemerintahan SBY, bila ditelusuri cermat menyentuh elemen-elemen penting kelembagaan dalam negara atau pemerintahan, yang sebenarnya membawa amanat pemartabatan kehidupan bangsa. Di luar itu, sisi ketidakharmonisan terkait pengaturan wewenang pusat dan pemerintah daerah juga terus menyimpan pontensi konflik hingga kini.

"Dengan gambaran itu, mau tak mau bangsa telah menjadi pihak yang dirugikan kepercayaannya. Apalagi, pada kasus tertentu, kenyataan itu diperparah oleh campur tangan kalangan dalam presiden yang tidak begitu relevan untuk turut menangani,"  tambah Syahganda.

Ia juga mengatakan, pembentukan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) oleh lembaga kepresidenan di masa lalu, pun tak urung membuat manajemen pemerintahan SBY dikesankan tidak efisien, karena faktanya berbagai Satgas yang pernah gencar di permukaan itu tak membuahkan hasil strategis, di samping lemah memberi pertanggungjawaban kepada publik.

Syahganda menjelaskan, akibat fenomena yang mengungkungi pemerintahan Presiden SBY itu, tentu saja membuat sinergi dan prestasi kelembagaan pemerintah merosot dari harapan rakyat, termasuk munculnya sorotan publik yang meletakkan hubungan antarpemerintah menjadi tidak produktif, untuk kemudian bahkan dikembangkan melalui sinisme di kalangan luas.

Karena itu, ia mengharapkan Presiden SBY mengutamakan sikap tegas dan keberanian melakukan efektivitas penyelengaraan negara, tanpa perlu menimbang hal-hal yang dapat mengancam kerjasama politiknya dengan pihak partai koalisi.

"Justru, kalau Presiden SBY tegas maka partai politik pasti akan mendukung, sebab jika keberatan, parpol akan menghadapi perlawanan dari rakyat," cetusnya.

Untuk mengambil sikap tegas dan berani itu, lanjut Syahganda, Presiden SBY juga tidak perlu menimbang-nimbang dampak popularitas publik, kecuali menunjukkan keseriusan menata perubahan di dalam pemerintahannya, yang otomatis dapat memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara di kemudian hari.  [zul]