Komaruddin Hidayat: Sepanjang Langkah KPK Benar, Akademisi Pasti Mendukung

Apa pun langkah yang dilakukan KPK sepanjang masih di jalur hukum, para akademisi pasti mendukung lembaga yang dikomandoi Abraham Samad itu.

‘’Kami pasti mendukungnya, ter­masuk dalam menahan para ter­sangka, bila memang diper­lukan, ya lakukan saja,’’ kata­ Rek­­tor Uni­versitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarud­din Hidayat, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (5/10).

Komaruddin mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah akademisi menyangkut adanya upaya melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

‘’Para akademisi mendukung langkah KPK sepanjang masih di jalur yang benar. Makanya, kami memberikan dukungan saat

DPR melakukan revisi Un­dang-Undang KPK,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sampai kapan KPK terus diusik?

Upaya pelemahan KPK tentu dilakukan pihak-pihak yang merasa terusik dengan kebera­daan dan kinerja KPK dalam mem­berantas korupsi.

KPK digerogoti kanan-kiri oleh mereka yang terancam  pisau KPK. Itu kan wajar saja.

Kalau seseorang itu terancam jantungnya berdetak, tentu mela­wan balik. Makanya sampai ka­pan pun KPK melakukan peran­nya akan dimusuhi banyak orang. Kalau KPK tidak ada musuhnya maka kerjanya nggak beres.

Apa nanti mereka berhasil?

Saya kira tidak. Sebab, rakyat berada di belakang KPK. Sepan­jang jalannya benar, rakyat tentu simpati.

Di Indonesia ini ada dua insti­tusi hasil produk Undang-undang yang dinilai bagus, yakni MK dan KPK. MK itu mengadili kalau ter­jadi korupsi konstitusi pada pem­buatan undang-undang.

Satunya lagi KPK. Pada dasar­nya KPK itu lahir karena keke­cewaan terhadap lembaga pene­gak hukum dalam memberantas koruspsi.

Maka mucul KPK yang me­nun­­jukkan suatu kesungguhan da­lam memberantas korupsi.

Kenapa DPR mau mengam­putasi kewenangan KPK?

Ada politisi DPR yang gerah dengan sepakterjang KPK. Dari awal kelahirannya, KPK akan membuat gelisah koruptor dan menjadi ancaman bagi sebagian orang.

Siapa saja politisi itu?

Politisi kotor. Negara ini prak­tis di tangan politisi. Mereka me­nen­tukan calon walikota, guber­nur, presiden.

O ya, DPR suka studi ban­ding, apa ada negara yang pas dikunjungi mengenai wewe­nang KPK?

Antara lain Hong Kong. Kalau memang DPR senang study banding, pergilah ke sana. KPK itu harus diberi wewenang pe­nun­tutan dan penyadapan.

Kalau hak penyadapan harus pakai izin majelis hakim,  sama saja pendekar diambil pedangnya dong. Orang yang ingin mele­mah­kan KPK berarti mau meng­han­curkan negara ini.  Sebab, ko­rupsi yang menghancurkan bang­sa ini.

Kalau kita cinta dengan bangsa dan negara, maka mari kita du­kung KPK. Sebab,  mundur atau re­­­dupnya KPK sama saja mere­dup­­kan harapan rakyat, optimis­me rakyat, dan semangat refor­masi.

Apa nasib KPK kita sama dengan KPK negara lain?

Sejarah KPK dimanapun sama. Misalnya di Hong Kong juga perang melawan polisi kok.

Perlukah KPK memiliki penyidik internal?

Itu harus. Kalau ingin kuat dan independen, usahakan punya pe­nyidik KPK, bukan lagi penyidik kepolisian dan kejaksaan. Sebab, gontok-gontokan aparat penyidik ini akan terus terjadi.

Perlukah minta SBY turun tangan?

Saya pikir kalau memang su­dah si­­tuasinya seperti ini, kewa­ji­ban Pre­­si­den  untuk turun tangan. Ka­­lau konflik KPK-Polri berlarut-la­rut maka jangan salah­kan kalau orang menyalahkan Presiden. [Haria Rakyat Merdeka]