Berita

rizal ramli

Kriminalisasi Polri atas KPK Bukti SBY Lemah dan Lebih Baik Mundur

MINGGU, 07 OKTOBER 2012 | 16:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tokoh oposisi DR. Rizal Ramli kecewa dan prihatin atas pengepungan gedung KPK oleh puluhan aparat Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu pada Jumat malam lalu.

Kedatangan aparat itu untuk menangkap salah satu penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan, yang dituding terlibat kasus penganiayaan saat bertugas di Bengkulu pada 2004 lalu.

"Itu langkah buruk dan membuat kredibilitas Polri rusak berat. Para diplomat Barat, Asia dan semua negara asing di sini melihat keburukan Polri yang tampak  tidak bersih dan tidak profesional. Ini berita buruk bagi diplomat asing dan dunia internasional," jelas Rizal kemarin.

Polri tak bisa membayar utang budi pada gerakan mahasiswa dan kaum muda yang kini mendukung KPK dan memisahkan Polri dari TNI dan kini masyarakat  melawan kriminalisasi polisi atas KPK.

Mantan Menko Pereknomian ini menegaskan Polri harus menyadari bahwa banyak yang melihat penyerbuan itu dipenuhi kejanggalan. Penangkapan ini diduga banyak kalangan karena Novel merupakan penyidik utama kasus korupsi pengadaan simulator SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo.

"Kalau pun Novel terlibat masalah, kenapa baru sekarang diangkat isunya? Kenapa Polri begitu gegabah dan kelihatan penuh rekayasa seperti Orde Baru yang brutal itu?" tanyanya.

Kalau ada salah satu penyidik KPK yang berasal dari Polri tersandung kasus hukum, semestinya diproses dengan mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan KPK ketika itu. Bukan sekarang tiba-tiba jadi masalah baru.  Para analis melihat, Polri sudah tidak dipercaya publik, mental korupnya terbuka lebar, ini sudah melampaui batas.

Menurutnya, aksi puluhan polisi itu jelas itu berlebihan dan merusak citra polisi yang sudah  miring. Tak hanya itu, citra Polri juga habis. Rizal meningatkan, hal itu juga berimplikasi kepada Presiden SBY. Kredibilitas SBY juga habis. Karena kebusukan ini diplototi masyarakat internasional dan diplomat  asing serta investor di Jakarta.

Kriminalisasi KPK oleh Polri ini bukti bahwa SBY gagal, amat lemah, tak fokus dan sudah kelelahan. Akibatnya, kepercayaan publik pun sudah hancur.

Karena itu lebih baik SBY mundur daripada membiarkan negeri ini hancur oleh korupsi dan jaringan mafia hukum. Tak hanya itu, seluruh institusi negara sudah merosot tajam ke jurang kehancuran.

"Mari Perkuat KPK. Stop kriminalisasi atas KPK. Dan jika terpilih jadi presiden, saya bertekad perkuat KPK, habisi korupsi dan habisi pelaku kriminalisasi atas KPK oleh siapapun. Koruptor adalah musuh bersama bagi rakyat kita," tegasnya. [zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya