Dengan UU Saat Ini Saja, Kinerja KPK Belum Memuaskan

Rencana sebagian anggota Komisi III DPR merevisi UU 30/2002 tentang KPK bertentangan dengan kehendak masyarakat. Wajar bila kemudian banyak praduga-praduga yang mengiringi wacana tersebut. Apalagi, alasan perlunya revisi tersebut dinilai tidak rasional dan bahkan jauh dari semangat pemberantasan korupsi.

"Yang ada di benak orang saat ini adalah bahwa revisi itu adalah upaya pelemahan KPK, balas dendam DPR terhadap KPK, membuka ruang yang lebih besar untuk melakukan korupsi, dan lain-lain. Praduga-praduga seperti ini tentu tidak baik bagi lembaga perwakilan rakyat. Apalagi di tengah munculnya krisis kepercayaan terhadap parpol dan wakil-wakilnya di DPR," ujar Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay (Senin, 1/10).

Saleh menilai bahwa UU KPK yang ada saat ini masih perlu dipertahankan. Bahkan sebaliknya, perlu diperkuat lagi. Ruang untuk melakukan korupsi harus ditutup sebaik mungkin.

"Korupsi itu dampaknya lebih luas. Bahkan lebih luas dari teroris. Kalau teroris itu mengancam nyawa sekelompok masyarakat dan stabilitas nasional. Kalau korupsi, mengancam masa depan bangsa dan berimbas pada kepentingan semua orang. Uang yang
seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan lain-lain diambil untuk
memperkaya diri seseorang atau sekelompok orang," jelasnya.

Dengan Undang-undang yang ada saja, lanjut Saleh, masih banyak masyarakat yang belum puas. Buktinya, masih banyak pelaku korupsi yang berkeliaran dan tidak terjangkau. Semestinya, partai politik dan para anggota DPR ikut berperan aktif membantu tugas-tugas KPK.

"Karena itu, DPR sebaiknya arif mendengar suara masyarakat. Kalau tidak bisa memperkuat posisi KPK, minimal menjaga agar tugas-tugas KPK dapat berjalan dengan baik. Apalagi, saat ini masyarakat sudah cerdas melihat mana wakil yang betul-betul dapat menyuarakan aspirasi mereka, mana pula yang tidak," demikian pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. [zul]