Berita

zulkifli hasan

Zulkifli Hasan: Semua Penebang Pohon Itu Lawan Kita

RABU, 26 SEPTEMBER 2012 | 13:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pelaksanaan Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya sudah dirasakan rakyat manfaatnya.

Namun tidak bisa dimungkiri moratorium tersebut ditantang banyak pihak.

"Bagaimana tidak, lawan kita banyak. Bayangkan semua yang penebang pohon (hutan) itu adalah lawan kita," ujar Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dalam Seminar Nasional, "Tanah untuk Rakyat: Paradoks Pembangunan Berbasis Keadilan Akses Penguasaan Lahan", di Hotel Lee Meredien, Jakarta, Rabu, (26/9).

Kementerian Kehutanan mencatat, dalam kurun waktu 1980-1996, laju deforestasi hutan mencapai 2 juta hektar per tahun. Puncaknya, terjadi antara 1996-2003, angkanya melonjak tajam hingga 3,5 juta hektar per tahun. Hal ini disebabkan pembalakan liar, kebakaran hutan, dan juga pemekaran wilayah.

Baru pada 2003-2006 deforestasi mulai turun yakni menjadi 1,1 juta hektar per tahun. Kurun waktu 2006-2010 turun menjadi 800 ribu ha per tahun, sampai akhirnya 2010-2012 turun lagi menjadi 450 ribu ha per tahun.

"Tidak apa-apa. Biarkan saya dibenci banyak pihak. Namun saya dicintai rakyat. Saya tidak mau ketika kepemimpinan saya hutan-hutan banyak ditebang," pungkas Zilkifli yang juga politisi PAN ini.

Zulkifli menambahkan, diskusi "Tanah Untuk Rakyat: Paradoks Pembangunan Berbasis Keadilan Akses Penguasaan Lahan" hari ini adalah domainnya Badan Pertanahan Nasional. "BPN yang harus banyak bicara ini. UU Dasar Pokok-Pokok Agraria berbeda dengan UU Kehutanan. UU Kehutanan sudah diatur sebagai milik negara, sedangkan UU Agraria mengatur kepemilikan tanah," demikian Zulkifli.

Seminar yang digelar Kementerian Kehutanan, PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC) ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya