Berita

anis matta/ist

REVISI UU KPK

Anis Matta: Yang Tidak Setuju Bisa Gugat ke MK

SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 | 20:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajar direvisi, mengingat usia KPK sudah relaif lama, yaitu 10 tahun.

"Memang diperlukan suatu revisi," ungkap Wakil Ketua DPR, Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/9).
 
Meski begitu dikatakan dia, revisinya harus dilakukan sacar komperhensif, tidak dilakukan atas dasar like and dislike terhadap KPK.  Tapi, revisi mesti dilihat dari sisi wujud eksistensi dan peranan KKPK secara keseluruhan dalam tata kelola negara, khususnya terkait upaya pemberantasan korupsi.


Dia menambahkan, jangan terlalu khawatir kalau revisi UU KPK sebagai upaya melemahkan KPK.

"Jangan khawatir, ada MK nanti. Anda bisa mengajukan Judicial riview kalau nanti tidak setuju," pungkas Sekjen DPP PKS ini.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya