Fatwa Ulama NU di Balik Kekalahan Foke-Nara

Fatwa Ulama NU yang diserukan dalam Munas Alim Ulama dan Koferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon (14-17/9), yang mengharamkan money politic (politik uang alias suap alias risywah) serta "haram hukumnya memilih kembali pemimpin yang gagal," menjadi salah satu faktor kekalahan pasangan Foke-Nara dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur) DKI.
 
Demikian dikatakan Adhie M Massardi, mantan jubir KH Abdurrahman Wahid kepada wartawan di Jakarta siang ini (Jumat, 21/9).
 
Menurut Adhie, Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke) sudah terlanjur dipersepsikan publik sebagai pemimpin yang gagal. Artinya, Foke dianggap mengabaikan kepentingan rakyat, cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, dan gagal dalam melaksanakan tugas sebelumnya.
 

 
Sehingga memenuhi syarat untuk tidak dipilih kembali, sesuai fatwa yang dibacakan Sekretaris Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Waqi’iyah KH Arwani Faishal dalam sidang pleno terakhir Munas dan Konbes NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Senin (17/9) itu.
 
Karena fatwa para ulama NU itu memenuhi kaidah sebagai ijma (rujukan penting dalam kehidupan bagi umat Islam setelah Al Quran dan Sunnah), Adhie yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini percaya kaum Nahdliyin diam-diam mengamalkan pandangan para kiai itu dalam Pilgub DKI.
 
Oleh sebab itu, meskipun telah melakukan kampanye ekstra gencar dalam berbagai cara, dengan uang melimpah karena konon mendapat suntikan dana besar dari sejumlah "naga pengembang" di  DKI, Foke-Nara kembali bisa dikalahkan oleh pasangan Jokowi-Ahok.
 
"Saya juga percaya, fatwa risywah (uang suap politik haram) juga sudah disosialisasikan oleh kaum Nahdliyin dalam pemilu kada Jakarta. Sehingga money politic atau ‘serangan fajar’ tidak jalan. Kalau sudah begini, insya Allah, NU akan kembali menjadi lokomotif perubahan mental dan moral bangsa," tutur aktivis anti-korupsi ini.[dem].