Berita

presiden sby

PKS Minta Pemerintah Desak AS Usut Pembuatan Film Penghina Nabi

SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 | 10:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah dan Kepolisian diminta tidak hanya fokus menangani pengunjuk rasa yang memprotes penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW melalui film Innocence of Muslims.

"Jangan bergeser bagaimana menangani aksi saja," ujar Ketua Komis I DPR, Mahfudz Sidqiq di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/9).

Semestinya, pemerintah harus lebih fokus pada akar masalah, yaitu mendesak Amerika Serikat menindak pihak yang terlibat dalam film yang jelas menghina dan melecehkan Nabi Muhammad. "Pemerintah harus desak terus. Karena pihak AS kelihatannya tidak serius," ungkapnya.

Selain itu, kalau film tersebut masih bisa dikonsumsi publik di jejaring internet, semestinya pihak RI juga memblokirnya. "Yang saya tahu sudah diblokir. Kalau belum, nanti kita minta itu ditutup," pungkas politisi PKS ini.

Kemarin, Presiden SBY mengecam pembuatan film tersebut. SBY berencana menulis artikel internasional menyerukan sikap saling menghargai antar umat di dunia. Karena penghinaan kepada Nabi bukan kali ini saja terjadi.

Tak hanya itu, Presiden telah berkomunikasi dengan Sekjen PBB dan meminta disampaikan ke Rusia untuk menghentikan kekerasan yang terjadi akibat film tersebut. Rusia merupakan salah satu pemegang hak veto PBB. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya