Jenderal (Purn) Try Sutrisno: Sipil Atau Militer Kan Rakyat Juga, Biarlah Rakyat Memilih Yang Terbaik

Dikotomi sipil-militer tidak ideal lagi dibicarakan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2014.

“Jangan diributkan soal itu. Ka­lau bisa diduetkan. Sipil atau militer kan rakyat juga. Biarlah nanti rakyat memilih yang ter­baik,’’ kata Wakil Presiden pe­rio­de 1993-1998, Jenderal (Purn)­ Try Sutrisno kepada Rakyat Mer­deka di Jakarta.

Soal banyaknya capres-cawa­pres yang bermunculan, menurut Try Sutrisno, tidak perlu diper­ma­salahkan. Semakin banyak yang maju, tentu semakin bagus. Sebab, semakin banyak pilihan rakyat.

“Biar rakyat yang menilai dari sekarang. Toh nanti rakyat juga yang memilih,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana penilaian Anda soal capres-capres yang sudah bermunculan itu?

Jangan tanya saya, nanti saya bisa dosa kalau komen­ta­ri ca­pres yang sudah di­mun­­cul­kan itu.

Kenapa?

Biar rakyat yang menilai me­nge­nai tokoh-tokoh yang ber­mun­culan sebagai capres itu, saya rasa rakyat lebih tahu.

Lagi pula yang memiliki ke­dau­latan Negara Kesatuan Re­publik Indonesia ini adalah rak­yat. Bukan raja dan bukan pe­mim­pinnya. Rakyat yang ber­dau­lat untuk menentukan arah bang­sa ini.

Bagaimana mengenai waca­na capres sipil-militar?

Istilah sipil-militer itu bukan is­ti­lah Indonesia. Itu istilah nega­ra li­beral, karena doktrin kita ada­lah Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata).

Masksudnya?

Kalau di Indonesia TNI itu ada­lah rakyat dan rakyat adalah TNI. Dalam masalah kepemim­pinan se­mua sama saja, karena ti­dak cu­kup TNI saja yang mem­per­tahan­kan Indone­sia. TNI saja bila dike­royok pe­rang dari luar saja tidak bisa mem­per­tahankan Indonesia

Makanya rakyat harus ikut bangkit. Kalau ada orang berani ganggu Indonesia maka dua ratus sekian puluh juta rakyat Indo­ne­sia akan melawan. Itu kan doktrin pertahanan rakyat semesta.

Jadi mana yang lebih baik menjadi pemimpin bangsa, TNI atau Sipil?

Kalau dilihat dari sejarahnya, ten­tara itu sendiri sejarahnya ada­lah dari rakyat, maka identitas TNI satu sebagai tentara pejuang ka­rena sejak tampil membawa as­pirasi memperjuangkan bang­sa­nya harus merdeka.

Tentara rakyat saat itu semua be­rasal dari seluruh rakyat, ada  kiai, petani, dokter dan wartawan ju­ga ada di dalamnya.

Kalau dilihat dari sejarahnya, ten­tara itu sendiri sejarahnya ada­lah dari rakyat, maka identitas TNI satu sebagai tentara pejuang ka­rena sejak tampil membawa as­pirasi memperjuangkan bang­sa­nya harus merdeka.

Tentara rakyat saat itu semua be­rasal dari seluruh rakyat, ada  kiai, petani, dokter dan wartawan ju­ga ada di dalamnya.

Memangnya TNI bagaimana?

TNI bukan milik partai, golo­ngan, dan kelompok. Tapi milik nasional. Maka dengan identitas seperti itu, sebaiknya jangan di­ha­­dapkan dengan wacana sipil-militer. Lagipula masyarakat ka­lau dalam kondisi perang pasti ti­dak rela orang asing masuk. Ma­ka semuanya pasti melawan ber­sama-sama TNI.

Sipil itu kan hanya sebagai profesi (selain tentara). Tapi kalau ada yang menyatakan perten­ta­ngan sipil-militer dalam menen­tukan pemimpin itu adalah biki­nan orang Amerika.

Karena pada dasarnya semua rakyat adalah TNI, karena TNI da­lam arti mikro adalah yang pa­kai pakaian dinas. Sedangkan da­lam arti makro TNI adalah ma­syarakat. Jangan jelek-jelekin ten­­tara sendiri. Sebab, sama saja je­­lekin diri sendiri.

Apa perlu diduetkan lagi?

Kalau unsur militer berduet de­ngan sipil bagus kok. Ini menun­jukkan kesatuan, kebersamaan, dan gotong royong itu bagus.

Tapi kalau yang egois, maunya sendiri, kelompokku, kawanku itu keliru. Kalau memenuhi unsur persatuan, kebersamaan, gotong royong, musyawarah, maka kepe­mimpinan kita menjadi bagus.

Kalau peluang calon inde­pen­­den bagaimana?

Kalau itu kita suruh dulu DPR untuk rubah undang-undangnya. Kita teriakin DPR untuk melaku­kan perubahan. Tapi jangan saya yang menanggapinya.

Apa kriteria yang cocok men­ja­di presiden agar bisa meng­hadapi perkembangan zaman?

Pemimpin itu seharusnya bisa membawa amanat rakyat, bisa merangkum aspirasi rakyat, dapat memperjuangkan nasib rakyat dan memiliki kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, presiden harus mam­pu menjadi pemersatu rakyat dari beragam suku, agama, ras, serta menjadi suri tauladan bagi bawa­hannya dan rakyatnya.

Kriteria lainnya?

Karakternya harus baik, me­miliki kememampuan yang baik, intelektual yang tidak diragukan lagi dalam memimpin dan memi­liki iman yang teguh.

Dari capres yang sudah mun­cul, siapa yang mememuhi kri­te­ria itu?

Kayaknya mau-tidak mau kita perlu menginventarisir kriteria-kriteria untuk calon presiden  ke depan. [Harian Rakyat Merdeka]