Ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemarin berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menolak kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Indonesia.
Dalam aksinya kemarin, mereka membawa bendera HTI dan beberapa spanduk bertuliskan “Hilary Clinton datang, Penjajah datang,†“Agenda busuk di balik kedaÂtangan Hillaryâ€. Hari ini, massa HTI kembali berunjuk rasa dengan tuntutan yang sama.
"Jam 10-an di Bundaran HI," ujar Jurubicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 4/9).
HTI menolak kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia sebab setiap langkah diplomatik pejabat tinggi AS ke negara lain, termasuk ke Indonesia, tidak lain adalah untuk makin mencengkeramkan pengaruh AS sebagai negara imperialis di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya Indonesia, yang memang sangat strategis bagi kepentingan
politik dan ekonomi AS. "Oleh karena itu, kepada pemerintah dan rakyat Indonesia diserukan untuk menolak kunjungan itu," ungkapnya.
HTI juga menolak rencana pembangunan gedung baru Kedubes AS di Jakarta karena fasilitas itu pasti bakal menjadi sarana untuk makin mengokohkan penjajahan AS yang selama ini telah berjalan, khususnya di lapangan politik dan ekonomi. Setiap bentuk penjajahan pasti akan merugikan rakyat dan negara Indonesia.
"Kalaulah tampak bahwa dalam pembangunan gedung Kedubes itu menguntungkan Indonesia karena bakal melibatkan ribuan pekerja dan ratusan pemasok, tapi kerugian yang bakal ditimbulkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh AS di masa datang pasti akan jauh lebih besar," sambungnya.
Oleh karena itu, HTI menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak mengijinkan rencana pembangunan gedung itu. Penolakan ini harus dilakukan sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia memang benar-benar menjaga keamanan negeri ini. "Tapi bila tidak, maka itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah telah tunduk pada tekanan negara imperialis sadis itu," tegas Ismail.
HTI juga menolak rencana perpanjangan kontrak PT Freeport. Menurut pandangan Islam, barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah seperti yang saat ini dikelola oleh PT. Freeport adalah milik umum atau milik rakyat.
"Negara harus mengelolanya agar hasilnya nanti digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Membiarkan barang tambang kandungannya sangat banyak itu dikelola oleh PT. Freeport atau perusahaan swasta lain, hasilnya pasti hanya akan dinikmati oleh segelintir orang seperti yang selama ini terjadi. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum dan tujuan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat," demikian Ismail. [zul]
