Berita

syahganda nainggolan

Waspadai Ancaman Junta Kapitalis di Indonesia!

SENIN, 03 SEPTEMBER 2012 | 17:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Segenap komponen bangsa diharapkan mewaspadai ancaman junta kapitalis yang mengedepankan kekuatan modal dalam segala hal termasuk upaya perebutan kepemimpinan nasional pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

Harapan itu disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Senin (3/9).

"Dahulu bangsa ini pernah mengalami junta militer dari Soekarno ke Soeharto. Namun setelah reformasi justru yang berkembang adalah desakan kapitalisme internasional, dengan kekuatan-kekuatan kapitalis di tanah air yang berusaha menguasai negeri dan kekuasaan politik secara nasional," kata Syahganda

Karenanya, dalam bidang politik bebas pascarezim Soeharto yang dimulai sejak era reformasi, yang masa depannya cenderung tak terbungkus Pancasila itu, dikhawatirkan melahirkan penguasaan hidup rakyat secara membabi-buta atas keserakahan politik uang dari kekuasan kaum pemodal, untuk kemudian menjauhkan harapan rakyat terhadap kemajuan hidupnya di berbagai bidang khususnya kesejahteraan ekonomi.

Untuk itu, katanya, seluruh kekuatan prokerakyatan harus saling bahu-membahu melawan kepentingan-kepentingan kapitalisme yang ingin terus menggerogoti bangsa ini. "Kapitalisme itu kejam, tak menghiraukan suara rakyat bahkan bisa membeli suara rakyat," ujarnya, mengingatkan.

Syahganda mengatakan, kekuatan kapitalisme saat ini sedang berusaha mencengkeram lawan-lawannya termasuk dalam memperebutkan kekuasaan menjelang Pemilu 2014. "Kaum kapitalis dalam negeri bahkan menggalang kekuatan kapitalis asing untuk menancapkan pengaruhnya di negeri ini," katanya, tanpa menyebut pihak-pihak tertentu yang mengedepankan kapitalisme.

Ia menambahkan, situasi keberadaan bangsa bahkan ditentukan oleh para pemilik modal dan bukan lagi berdasarkan nilai-nilai luhur beragama termasuk dengan meninggalkan Pancasila yang seharusnya dipertahankan.

Pada sisi lain, lanjutnya, kemajemukan bangsa pun dilepaskan dari ikatan Pancasila, yang menjadikan makna persatuan tidak terkelola dengan baik karena dihadapkan pada kepentingan kelompok atau perseorangan yang lebih kuat.

Ia juga menegaskan, wajah keislaman berikut nilai-nilai keindonesiaan dengan semangat Pancasila, yang sejak lama tumbuh kuat di tanah air terpaksa menghadapi ketergerusan akibat meluasnya praktik kehidupan serba konsumtif yang sekadar mengedepankan kepuasan individu, dan fenomena itu jelas mengabaikannya aspek kesadaran sosial dalam mengupayakan kemartabatan hidup masyarakat baik ekonomi maupun politik.

"Itu terjadi, semata-mata karena merajalelanya budaya kapitalisme di negara ini yang semakin dinikmati oleh para pemimpin dan kelompok menengah atas," katanya.

Syahganda menjelaskan, perdebatan panjang oleh para pemuka bangsa dalam mengharmonikan Islam dan Pancasila demi mengukuhkan persatuan nasional ternyata semangat historisnya telah dikubur dalam-dalam, sekaligus tidak mengemuka ke permukaan selama era reformasi akibat merebaknya kapitalisme di Indonesia.

"Hal itu lantaran kehidupan keumatan sepenuhnya dicekoki oleh paham kapitalisme global, sehingga membuatnya terjebak dalam kehidupan yang hedonis, pragmatis, egois/individualistik, dan terlanjur materialistik,” demikian kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia ini. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya