Berita

ilustrasi

Ikappi Ancam Bawa Pemaksaan Revitalisasi Pasar Pondok Gede ke Komnas HAM

SENIN, 03 SEPTEMBER 2012 | 13:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rencana revitalitasi Pasar Pondok Gede, Bekasi, mendapat penolakan dari pedagang. Tapi sayangnya, meski ditolak, Pemerintah Kota Bekasi tetap ngotot.

Karena itu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengimbau Walikota, DPRD, dan seluruh eleman yang bertanggung jawab terkait hal tersebut untuk melakukan proses dan pola pendekatan yang baik.

"Tidak satu pun pedagang yang setuju dengan revitaliasi, karena pola yang tidak adil, Ikappi akan memberikan advokasi kepada mereka," jelas Ketua Umum Ikappi, Abdullah Mansuri, kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 3/9).

"Saat ini memang prosesnya sudah dilakukan. Tapi ada penolakan. Saya berharap, teman-teman DPRD tidak terlalu arogan melaksanakan kehendak Walikota untuk melakukan revitalisasi," sambungnya.

Dia menjelaskan, perlu ada tahapan sosialisasi yang perlu dilakukan. Misalnya, menjelaskan bagaiamana model penampungan, bagaimana kalau pedagang baru yang akan masuk dan yang paling penting bagaimana tata design pasar yang baru tersebut. "Itu harus dibicarakan dengan pedagang," tegasnya.

Merujuk survei terakhir Ikappi tahun 2012, pasar yang direvitalisasi yang mempunyai lantai lebih dari satu dan menggunakan eskalator dan ber-AC, tidak menjamin jumlah pedagang dan pembeli akan bertambah. "Karena tidak mungki pedagang sayur itu ditaruh di lantai 2 atau di lantai 3. Saya bisa menjamin, pasar di lantai 2 dan 3 itu akan kosong. Mereka akan lebih memilih berdagang di lantai dasar," bebernya.

Akibatnya hal ini menimbulkan banyak pedagang kaki lima, yang tidak mempunyai kios atau lapak. Hal ini tentu tidak diharapkan. "Makanya kami meminta Pemko dan jajarannya, DPRD untuk mengawasi proses ini dan berhati-hati melalui tahapan revitalisasi. Harus terbuka tentang Amdalnya. Harus didiskusikan dengan pedagang," katanya lagi.

Apabila tidak dilakukan, Ikappi akan mengumpulkan para pedagang yang tidak setuju revitalisasi itu dan melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM. "Karena ini ada pelanggaran HAM," tandasnya. [zul]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya