Direktur Center of Indonesian Public Policy Studies (CIPPS) Ramadhani Pratama mengatakan, dalam konteks permasalahan Papua, yang harus dibangun terlebih dahulu adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara menghapus "kemampatan" kesejahteraan dari atas ke bawah.
Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya rasa saling menghargai dan menghormati antarmasyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan.
Demikian disampaikan Ramadhani dalam diskusi publik "Save Papua; Save Indonesia" di Kampus ITB Bandung, Jumat (31/8). Diskusi publik "Save Papua; Save Indonesia" ini diprakarsai Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB.
Selain Ramadhani, juga turut hadir sebagai pembicara, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan; Ketua Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) Marthen Go dan Presiden KM ITB Ajar Dimara Sakti.
"Namun demikian kondisi ini akan dapat dicapai dengan dimulainya pelayanan yang baik dari pemerintah terlebih dahulu, barulah secara perlahan masyarakat akan terbangun rasa menghormatinya terhadap pemerintah," papar Ramadhani.
Dikatakan Ramadhani, anggaran-anggaran yang ada sudah seharusnya dioptimalkan kepada program-program konkrit kepada kesejahteraan masyarakat. "Begitu pun sumber daya alam yang menjadi salah satu modal kesejahteraan harus sepenuhnya dimiliki dan dikembalikan lagi dalam bentuk program-program pembangunan dari negara untuk rakyat Papua. Karena bagaimanapun Papua tetap bagian dari Republik Indonesia," pungkasnya.
Sementara itu, Marthen Go, tokoh Pemuda Papua, mengkritik cara pandang yang bias yang dilakukan pemerintah dan milt terhadap masyarakat asli Papua.
"Kalau kami orang hitam dan kriting, selalu dicurigai", katanya.
"Dana otsus kemana? Apakah untuk menangkapi orang Papua?" tambahnya lagi.
Dia juga menekankan perlunya dialog antara rakyat Papua asli dengan pemerintah pusat. Marthen membandingkan Aceh yang mendapatkan kesempatan emas dalam berdialog dengan Jakarta. [zul]
