Kekerasan demi kekerasan yang terus berlangsung di wilayah Papua tidak perlu menyurutkan semangat bangsa dan negara Indonesia mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam membangun Papua.
Pendekatan kesejahteraan yang diamanahkan oleh UU Otsus sepanjang sepuluh tahun terakhir perlu lebih ditingkatkan kualitasnya, melalui evaluasi secara rutin dan membenahi sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan kepentingan penduduk asli Papua, khususnya.
Namun, persoalan Papua tidak perlu masuk dalam tema-tema disintegrasi, referendum ataupun pelurusan sejarah.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan dalam diskusi publik "Save Papua; Save Indonesia" di Kampus ITB Bandung, Jumat (31/8).
Diskusi publik "Save Papua; Save Indonesia" ini diprakarsai Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Selain Syahganda Nainggolan, juga hadir sebagai pembicara Direktur Center of Indonesian Public Policy Studies (CIPPS) Ramadhani Pratama; Ketua Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) Marthen Go dan Presiden KM ITB Ajar Dimara Sakti.
"Persoalan integrasi dan Indonesia sebuah negara kesatuan dari Sabang sampe Merauke sudah selesai," ujar Syahganda.
Syahganda melanjutkan bahwa globalisasi memang seringkali mendorong adanya semangat etno nasionalisme, yakni kesadaran nasional berdasarkan etnik. Hal ini dimulai dari era 90-an di Balkan, eks Uni Sovyet. Namun, ia yakin bahwa Indonesia yang tumbuh berkembang dalam sejarah multi etnik yang panjang akan dapat bertahan dan maju sebagai sebuah bangsa.
Problem pokoknya adalah membangun kesadaran rakyat untuk memperjuangkan nasibnya melawan hegemoni negara yang ditunggangi kepentingan kapitalisme. "Kita harus membangun front rakyat untuk mempertahankan negara dan kepentingan rakyat kita, tidak harus bergantung pada negara," ujar Syahganda. [zul]
