Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kinerja intelijen harus menjadi langkah perbaikan mendasar di jajaran institusi yang mengoperasikan kegiatan intelijen, utamanya kepolisian serta Badan Intelejen Negara (BIN).
Sebelumnya, SBY mengungkapkan, instrumen intelijen tidak berperan mengantisipasi penyerangan sekelompok pihak terhadap penganut ajaran Syi’ah berupa pembakaran rumah mengakibatkan kerugian jiwa di Desa Karang Gayam, Omben dan Desa Bluuran, Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura pada Minggu lalu.
"Bahkan, peristiwa yang menistakan rasa kemanusiaan dan merobek harmoni bangsa itu perlu dijadikan pijakan oleh Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja Kepala BIN dan Kapolri secara komprehensif," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa (28/8).
Menurutnya, evaluasi sepenuhnya menjadi hak Presiden SBY termasuk mengupayakan apakah diperlukan restrukturisasi atau pergantian elit-elitnya. Dengan demikian, ke depan bangsa ini akan mendapatkan bangunan intelijen yang meletakkan fungsinya secara profesional, benar, serta mampu menjaga tatanan kemasyarakatan dan kehidupan berbangsa secara bermartabat.
Dikatakan, dunia intelijen di Tanah Air beserta aparatnya seringkali dirasakan tidak berdaya menghadapi berbagai kasus konflik terbuka di masyarakat, sehingga terjadi pembiaran berkembangnya perilaku anarkis sosial yang bersifat pelanggaran hukum, ataupun berakibat mengorbankan HAM (Hak Azasi Manusia) di antara sesama anak bangsa.
Syahganda tidak yakin, lingkungan intelijen tidak mampu mengendus adanya awal pertentangan yang meliputi benih-benih ke arah konflik antarkelompok sosial, sehingga berujung merugikan tatanan harmoni di tengah masyarakat secara dramatis.
"Pasti kalangan intelijen sudah mempunyai data dan mencium potensi konflik, karena jumlah aparatur dan jaringannya, kan luas. Namun demikian, disayangkan tidak mendorong langkah penyelesaiannya, kecuali sekedar membiarkan hingga menjadi babak-belur,†ujarnya.
Ia menambahkan, pernyataan pejabat intelijen yang cenderung tidak lugas atau justru mengaku kecolongan juga sulit diterima akal sehat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dengan pembiaran konflik telah mengindikasikan keterlibatan dunia intelijen itu sendiri, baik dengan motif politik yang tidak sehat atau berupa rivalitas dengan fungsi intelejen di tempat lain.
"Inilah yang harus dijawab oleh otoritas intelijen, supaya masyarakat tidak terus terperangkap kepada gejolak konflik, di samping untuk menanamkan harapan terhadap kebutuhan peran intelijen yang lebih baik dan dinamis," demikian Syahganda. [zul]
