Badan Intelijen Negara (BIN) diminta bekerja lebih optimal untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat seperti yang baru-baru ini terjadi di Sampang, Madura.
Menurut anggota Komisi I DPR RI Ahmed Zaki Iskandar, dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya BIN tidak lagi kecolongan mengantisipasi konflik sosial.
Dikatakan Zaki, pada 2012 anggaran BIN cukup besar. Total anggaran BIN tahun 2012 mencapai Rp 1,4 triliun, dari Rp 1,2 triliun pada 2011. Dari total anggaran sebesar itu, anggaran operasi intelijen Rp 378 miliar dan anggaran kontra intelijen sebesar Rp 223 miliar.
"Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya BIN tidak lagi kecolongan soal potensi kerusuhan di masyarakat," tutur Zaki, (Selasa, 28/8).
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang ini, kalau BIN masih kecolongan, publik akan mempertanyakan kinerja BIN karena anggaran operasional BIN berasal dari pajak rakyat.
"Kita berharap agar anggaran untuk operasi intelejen dan kontra intelejen bukan hanya untuk menjaga kepentingan pemerintah saja, tetapi juga untuk menjaga keamanan semua rakyat Indonesia," calon Bupati Kabupaten Tangerang dalam Pemilikada Kabupaten Tangerang Desember mendatang.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kasus di Sampang bisa terjadi karena intelejen lokal, meliputi intelejen kepolisian dan teritorial TNI belum bekerja optimal. "Kalau intelijen bekerja benar dan baik, akan lebih bisa diantisipasi, dideteksi keganjilan yang ada di wilayah itu, " tuturnya. [zul]
