KPAI: Jangan Perlebar Kesenjangan Antara Pulau di Indonesia

Anak-anak yang tinggal di Pulau Tunda, Serang, Banten, belum mendapatkan progam yang layak. Infrastruktur dan sarana pendidikan sangat terbatas di pulau yang dihuni sekitar 450 KK tersebut.

"Seperti listrik yang tidak ada siang hari. Guru-guru datang sangat jarang sekali. Bahkan, kepala sekolah selama tiga tahun, tidak pernah nginap disana. Ini membuktikan dukungan sangat minim," ujar Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) M. Ihsan.

Hal itu disampaikan Ihsan sesudah penutupan acara "One Day 4 Children Tunda Island," yang digelar Gerakan Para Pendukung untuk Kemanusiaan (GePPuK) di Pulau Tunda Serang, Banten Jumat-Sabtu, (25-26/8).

"Jadi pendongeng datang ini merupakan satu alternatif. Tapi juga menggugah pemerintah, perhatian kita pada anak pulau ini masih rendah," sambung Ihsan.

Kedua, tingkat putus sekolah anak SMA di pulau itu juga sangat tinggi. Karena, di pulau seluas sekitar 300 hektar itu, jenjang pendidikan formal hanya tersedia sampai SMP.

"Karena kalau (SMA) ke darat, mereka harus mengeluarkan biaya besar. Sedangkan pemerintah tidak bisa menjamin mereka akan mendapatkan biaya murah. Tak hanya biaya sekolah, tapi juga kebutuhan mereka tinggal. (Karena tak ada jaminan), Sehingga mereka putus sekolah," lanjut Ihsan.

Karena tak mendapat pendidikan tinggi dan informasi yang diperoleh juga terbatas, anak-anak dan para orang tua, akhirnya berparadigma sama: tak perlu repot, cukup menjadi pelaut. "Mata rantai kemiskinan dan kebodohan akhirnya susah diputus. Anak terpuruk ketika ayah terpuruk," ujarnya.

Kehadiran pendongeng dan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak (PA) ingin menunjukkan kepada pemerintah, bahwa fasilitas di pulau itu sangat minim.

"Sebenarnya inikan tidak begitu jauh dari Jakarta. Ini sebuah ilustrasi ketidakmampuan (pemerintah) mengurus pulau-pulau yang tidak mendapat akses. Coba kita bayangkan bagaimana dengan (pulau-pulau) di Kepri, NTT, Ambon," ungkap Ketua Satgas ini.

Karena itu pihaknya mendorong pemerintah melakukan asessment secara mendalam bagaimana kondisi anak-anak di pulau kecil, yang selama ini seakan tak diperhatikan.

Tak hanya itu, mereka juga mendorong pemerintah memerhatikan agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara pulau di Indonesia. Karena jumlah penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil dan dekat di perbatasan dengan negara tetangga itu bukan hanya satu dua, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu.

"Inikan beban masa depan bangsa. Kalau tak didorong progam yang konkret yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, mata rantai kebodohan dan kemiskinan tak terputuskan. Presiden harus betul-betul melihat ini sebagai agenda nasional. Kalau mereka diabaikan, jangan salahkan kalau ada letupan sosial. Saya pikir ini harus menjadi masukan awal sehingga (kita) tidak ribut ketika ada masalah," tandas Ihsan mewanti-wanti. [zul]