Jokowi Harus Bantu Masyarakat dengan Menjelaskan Isu APBD dan Dana Bansos

Masyarakat Jakarta yang akan memberikan suara dalam putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta bulan September mendatang diharapkan menilai semua kandidat, terutama Joko Widodo yang sedang diterpa sejumlah isu, dengan objektif.

Penilaian objektif itu hanya bisa diberikan apabila Jokowi membantu masyarakat dengan memberikan penjelasan terhadap isu-isu yang berkembang itu.

"Saat ini, ada dua isu hangat yang menyeruak ke publik. Pertama, berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran APBD Solo. Kedua, berkaitan dengan pembagian dana bansos Pemkot Solo yang tidak adil," ujar politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Daulay, ketika dihubungi sesaat lalu (Rabu malam. 22/8).

Bila isu pertama tidak diklarifikasi, dikhawatirkan nama baik Jokowi akan rusak. Isu pertama ini sedikit banyak akan berimplikasi pada perolehan suara Jokowi di putaran kedua. Apalagi, isu ini telah menjadi wacana di banyak media.

Sementara bila isu kedua tidak dijawab, dikhawatirkan akan muncul isu diskriminasi terhadap umat Islam di Solo dan di Jakarta pada masa yang akan datang. Tentu hal ini sangat tidak menguntungkan Jokowi. Apalagi, isu ini kelihatannya sedikit berbau SARA.

"Menurut saya, diamnya Jokowi tidak bernilai emas. Justru dengan mendiamkan isu-isu itu, masyarakat akan bebas memberikan tafsir sendiri. Sebagai sebuah tafsir, masyarakat bisa menilai benar dan juga salah," ujar Saleh lagi.

Saleh juga meminta Jokowi mengurungkan niat memimpin DKI Jakarta bila kedua isu itu ternyata benar.

"Pasalnya, kedua masalah itu adalah merupakan bentuk kegagalan Jokowi dalam memimpin Solo. Orang bisa saja menganggap ini masalah kecil. Namun karena Solo adalah kota kecil, maka masalah seperti ini merupakan masalah besar," demikian Saleh. [zul]