Janji-janji Kemerdekaan Masih Jauh dari Realitas

Enam puluh tujuh tahun lalu, pendiri bangsa berjuang dengan harta dan jiwa untuk melepaskan Indonesia dari belenggu penjajah.

Belenggu penjajah ini yang membuat bangsa ini tidak berdaulat dalam politik; tidak mandiri dalam ekonomi; dan tidak berkepribadian dalam budaya atau dalam bahasa Bung Karno Trisakti.

Ketiga hal tersebut adalah jembatan emas/pintu gerbang untuk melindungi
seluruh bangsa dan tumpah darah, mencerdaskan dan mensejahterahkan rakyat, serta turut menciptakan perdamaian dunia.

"Pertanyaanya apakah setelah 67 tahun kita merdeka, janji-janji kemerdekaan itu semakin dekat untuk terwujud atau semakin jauh berlari ke belakang?" tanya anggota Komisi III DPR Ahmad Yani (Jumat, 17/8).

"Menurut saya semakin jauh berlari ke belakang. Karena rakyat sulit untuk
mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan tanpa biaya atau dengan biaya murah," sambung Yani.

Karena faktanya, rakyat semakin susah; lapangan pekerjaan semakin terbatas; harga-harga semakin membumbung tinggi; daya beli semakin merosot. Tak hanya itu, sumber daya alam baik itu minyak dan gas, lahan pertanian dikuasai korporasi, baik itu swasta nasional atau asing.

"(Sementara) BUMN, rakyat, semakin termarginalkan," tegas Yani.

Agar janji-janji kemerdekaan bisa terwujud, dibutuhkan pemimpin yang satu antara kata dengan perbuatan. Tak hanya itu, pemimpin tersebut juga memberikan harapan dalam suasana yang tidak ada harapan, bukan pemimpin yang  selalu meratap.

"Pemimpin yang hadir secara nyata di tengah-tengah  rakyat, bukan yang hadir dengan pencitraan, yang selalu merespon kenyataan dengan alibi-alibi tertentu dan menyalahkan orang lain/ mengkambinghitamkan orang lain," ungkap Yani.

Pemimpin itu juga bertanggung jawab atas seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia. "Pemimpin tidak hanya pandai pidato, tapi pemimpin yang mampu menyeselaikan seluruh problema kebangsaan," demikian Yani. [zul]