Berita

saleh husin

Saleh Husin Kecewa SBY Tak Minta Maaf

KAMIS, 16 AGUSTUS 2012 | 16:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kecewa Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya tak menyinggung secara detail soal berbagai konflik lahan yang memakan korban jiwa di beberapa daerah beberapa waktu lalu.

Presiden SBY menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta tadi pagi (Kamis, 16/8).

"Ya tentu kami juga kecewa karena presiden tidak menyebutkan secara lugas atas konflik yang terjadi di beberapa daerah. Apalagi juga beliau tidak meminta maaf atas terjadinya berbagai konflik tersebut," jelas Saleh kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu.

Dalam pidatonya tadi, SBY hanya mengungkapkan, pemerintah telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, dan instansi terkait. "Tim ini saya beri tugas untuk mencari solusi yang terbaik, agar rakyat mendapatkan hak-haknya atas tanah, seraya tetap menjunjung tinggi dan menegakkan pranata hukum (rule of law)," ungkap SBY.

Sebelumnya, Saleh mengungkapkan, di usia RI yang ke-67, masih terjadi beberapa pertikaian yang memakan korban jiwa seperti peristiwa Mesuji Lampung, peristiwa Pelabuhan Sape, peristiwa di Papua dan lain-lain. "Tentu Presiden harus 'meminta maaf' atas peristiwa-peristiwa ini," katanya.

Menurut Saleh, pemerintah tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Fungsi intelijen mengantisipasi timbulnya peristiwa tersebut tak berjalan.

Saleh Husin juga menyinggung enam isu yang disampaikan Presiden dalam pidatonya. Yaitu pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, penanganan konflik, iklim investasi dan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan kesehatan fiskal.

"Nah, memang dari apa yang disampaikan itu adalah niat baik dari Presiden yang harus kita apresiasi. Namun dalam implementasi pelaksanaannya, masih jauh dari harapan, belum sejalan dari yang disampaikan dengan pelaksanaannya, belum ada suatu terobosan yang bombastis," demikian anggota Komisi V DPR ini. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya