Berita

saleh husin

Saleh Husin Kecewa SBY Tak Minta Maaf

KAMIS, 16 AGUSTUS 2012 | 16:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kecewa Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya tak menyinggung secara detail soal berbagai konflik lahan yang memakan korban jiwa di beberapa daerah beberapa waktu lalu.

Presiden SBY menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta tadi pagi (Kamis, 16/8).

"Ya tentu kami juga kecewa karena presiden tidak menyebutkan secara lugas atas konflik yang terjadi di beberapa daerah. Apalagi juga beliau tidak meminta maaf atas terjadinya berbagai konflik tersebut," jelas Saleh kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu.

Dalam pidatonya tadi, SBY hanya mengungkapkan, pemerintah telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, dan instansi terkait. "Tim ini saya beri tugas untuk mencari solusi yang terbaik, agar rakyat mendapatkan hak-haknya atas tanah, seraya tetap menjunjung tinggi dan menegakkan pranata hukum (rule of law)," ungkap SBY.

Sebelumnya, Saleh mengungkapkan, di usia RI yang ke-67, masih terjadi beberapa pertikaian yang memakan korban jiwa seperti peristiwa Mesuji Lampung, peristiwa Pelabuhan Sape, peristiwa di Papua dan lain-lain. "Tentu Presiden harus 'meminta maaf' atas peristiwa-peristiwa ini," katanya.

Menurut Saleh, pemerintah tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Fungsi intelijen mengantisipasi timbulnya peristiwa tersebut tak berjalan.

Saleh Husin juga menyinggung enam isu yang disampaikan Presiden dalam pidatonya. Yaitu pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, penanganan konflik, iklim investasi dan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan kesehatan fiskal.

"Nah, memang dari apa yang disampaikan itu adalah niat baik dari Presiden yang harus kita apresiasi. Namun dalam implementasi pelaksanaannya, masih jauh dari harapan, belum sejalan dari yang disampaikan dengan pelaksanaannya, belum ada suatu terobosan yang bombastis," demikian anggota Komisi V DPR ini. [zul]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya