Berita

ilustrasi

TESTIMONI ANTASARI

Jangan Biarkan Opini Menjadi Hukum!

RABU, 15 AGUSTUS 2012 | 22:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Pidato Presiden SBY terkait rapat terbatas 9 Oktober 2008 lalu di Istana Negara beberapa saat lalu mendapat dukungan dari masyarakat. Aliansi Rakyat untuk SBY (ARUS) lega dengan pidato SBY yang merupakan jawaban atas testimoni Antasari Azhar itu.

"Bisa dilihat, Presiden SBY menjelaskan secara gamblang dan saya yakin bahwa testimoni Antasai tidak benar," kata Koordiantor ARUS, Akhmad Suhaimi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu malam, (15/8).

Dalam pidatonya, Presiden SBY mengatakan rapat yang disebutkan Antasari Azhar sama sekali tidak membahas tentang Bank Century.


"Semuanya sudah dijelaskan dengan baik oleh pengacara Antasari Azhar, saudara Maqdir Ismail, bahwa tak ada pembicaraan tentang Bank Century. Manuskrip rapat sudah dibukukan dan akan dibagikan," kata Presiden SBY di Istna Negara.

Sementara sebelumnya Antasari Azhar mengatakan ada rapat tanggal 9 Oktober 2008 yang membicarakan bailout Bank Century. Namun Akbar Faizal dari Fraksi Hanura yang juga anggota Tim 9 inisiator Pansus Century mengatakan, "Kami akan tetap memanggil Antasari Azhar ke DPR khususnya ke Timwas Century DPR."

Suhaimi menilai apa yang menjadi isu belakangan ini telah terjadi 'tirani' media.  Telah terjadi pembohongan publik dan karakter assassination terhadap Presiden SBY dan nama-nama menteri yang disebut Antasari.

Ditambahkan, MetroTV harus bertanggungjawab karena bisa dikatakan media milik Surya Paloh itu telah "ngibul" karena memberitakan kebohongan Antasari.

"Jangan biarkan opini menjadi hukum dan kemudian membuat kegaduhan politik," ujarnya.

Bisa dipastikan, Antasari bicara sendirian karena semua menteri membantah pernyataan dia.

"Antasari bicara tanpa data, sementara SBY telah keluarkan data atau notulensi rapat," tandasnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya