Berita

jokowi

Wajar PKS Tolak Jokowi Karena Tak Bisa Beri Kepastian Tak Loncat Lagi

RABU, 15 AGUSTUS 2012 | 11:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagian umat Islam, wajar-wajar saja apabila berpikir dua kali kalau memilih pasangan Joko Widodo-Basuki T. Purnama. Karena umat tidak ingin pengalaman di Solo terulang di Jakarta.

Pengamat sosial-politik Mustofa B. Nahrawardaya mengungkapkan, Wakil Walikota Solo, yang mendampingi Joko Widodo saat ini adalah FX Hadi Rudyatmo, yang beragama Katolik.

"Bila nanti Jokowi terpilih jadi gubernur Jakarta, otomatis FX Hadi Rudyatmo akan jadi walikota. Itu sudah otomatis," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 15/8).

Nah, di Jakarta, saat ini Jokowi berpasangan dengan pria yang akrab disapa Ahok, yang beragama Kristen. Bila nanti Jokowi tidak menghabiskan masa jabatannya sebagai gubernur, karena mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, otomatis Ahok yang akan menggantikan. Bila itu terjadi sama saja umat Islam memilih pemimpin nonmuslim. Padahal, umat Islam diperintahkan, untuk memilih sesama muslim sebagai pemimpin.

"Orang Islam hanya menjalankan perintah Tuhan. Rahasia perintah Tuhan pasti mengandung kebaikan," ungkapnya sembari melanjutkan, sebaliknya larangan Tuhan memiliki mudhorat kalau dijalankan.

Menurut Mustofa, umat Islam masih bisa menerima kalau memilih calon gubernur muslim dan wakilnya nonmuslim. Tapi, umat Islam berpikir jangka panjang kalau kejadian di Solo terulang.

"Makanya PKS minta, kalau mau lima tahun (memimpin), PKS akan pilih Jokowi. Tapi Jokowi tidak mau. Jadi sudah betul itu PKS (tidak mendukung Jokowi)," tandasnya. (Baca: Inilah Syarat yang Pernah Diajukan PKS untuk Jokowi)

Sebelumnya, mantan Presiden PKS yang juga calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid menegaskan, syarat PKS baru mau mendukung Jokowi di putaran kedua harus bersedia memimpin Jakarta lima tahun kalau terpilih, bukan karena alasan SARA. (Baca: Hidayat Nur Wahid Tak Rela Jokowi Jadi Kutu Loncat Lagi...) [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya