Berita

antasari azhar/ist

Kalau Tidak Transparan, Antasari Bisa Dituduh Memfitnah

SABTU, 11 AGUSTUS 2012 | 16:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengaku bahwa dirinya  pernah diundang Presiden SBY ke Istana Negara pada awal Oktober 2008 untuk rapat terbatas membahas langkah menghadapi krisis yang kemudian dikaitkan dengan kasus dana talangan Bank Century.

Tapi, testimoni Antasari lewat wawancara dengan salah satu stasiun televisi berita itu dianggap belum terlalu jelas. Meskipun sudah ada pelurusan dari pengacara Antasari, mantan Ketua KPK itu diminta menjelaskan sendiri dengan lebih gamblang apa yang terjadi saat rapat terbatas di Istana.

"Pak Antasari harus membuka secara utuh apa saja yang dibicarakan di dalam sidang kabinet itu. Lalu arahannya (Presiden) seperti apa. Karena dengan arahannya maka bisa dilihat apakah SBY terlibat atau tidak dalam perkara besar itu," ujar politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (11/8).
 

 
Kalau Antasari tidak transparan, maka dia bisa dituduh menyebar fitnah kepada presiden dan tindakan itu tidak baik di tengah era keterbukaan saat ini. Kalau Antasari tidak juga terbuka pada publik, arah pukulan politik akan berbalik kepadanya karena dianggap ikut menyembunyikan kasus sehinga kasus itu cuma menjadi legenda karena tiap orang yang tahu seluk beluknya tak menjelaskan utuh.

"Pak Antasari boleh saja minta perlindungan fisik kepada lembaga yang berwenang untuk jaminan keamanan dia setelah membuka kasus. Tapi lebih penting lagi mintalah dukungan politik dari rakyat," jelasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya