Mengapa Bincang-bincang Presiden, Ketua KPK dan Kapolri Tidak Efektif?

Masih banyak keraguan menyusul perbincangan singkat enam mata Presiden SBY bersama Ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo di sela-sela buka puasa bersama di Mabes Polri Jakarta, Rabu malam (9/8).

"Pertemuan Presiden SBY dengan Kapolri dan Ketua KPK di acara buka puasa di Mabes Polri, Rabu lalu, banyak dipertanyakan orang manfaatnya bagi penyelesaian perbedaan pendapat antara kedua institusi ini dalam penanganan kasus simulator SIM," kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, besar harapan ditujukan kepada Presiden supaya turun tangan agar sengketa perebutan kasus simulator SIM tersebut bisa secepatnya diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut, karena yang rugi adalah institusinya.

Kalau sempat kepercayaan rakyat pada institusi besar itu hilang, akan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Karena itulah diharapkan SBY peka melihatnya. Sebab akibatnya kredibilitas penegakan hukum di negara kita juga akan turun, yang akhirnya  berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap prestasi kepemimpinan SBY dalam periode kedua ini.

"Sebenarnya di acara buka puasa di Mabes Polri itu, ada peluang bagi SBY mengajak Kapolri dan Ketua KPK berbicara lebih mendalam mendiskusikan jalan keluarnya, seperti sebelum acara sambutan Kapolri dimulai jam 17. 00 Sebab, Ketua KPK Abraham Samad  sudah sampai jam 16.35 di ruangan dan Presiden juga tiba tidak lama sesudah itu," urai Martin yang memperhatikan pertemuan tersebut.

Apabila sebelum acara dimulai, di salah satu ruangan Presiden menyempatkan diri berbicara 15-20 menit dengan kedua pimpinan lembaga hukum itu secara tertutup, tentu akan beda hasilnya dengan hanya bicara 3 menit dalam ruang terbuka yang direkam luas media pers.

Tapi mungkin saja Presiden berpegang teguh pada prinsipnya tidak akan mencampurinya terlalu dalam, karena khawatir dituduh berpihak. Tapi harapan masyarakat pada Presiden dalam kasus ini sangat besar, sebab apabila kedua institusi tersebut tidak bisa sepakat menyelesaikan jalan keluarnya, SBY-lah yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk menyelesaikan sengketa ini agar jangan sampai berlarut.

"Sebab, pada akhirnya yang rusak dan rugi adalah institusinya sendiri," tandasnya. [ald]