Jusuf Kalla: Kampanye Di Tempat Ibadah Melanggar Aturan & Kesucian

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla meminta semua pihak tidak menggunakan tempat ibadah menjadi ajang kampanye.  

‘’Kampanye di tempat ibadah itu melanggar aturan. Selain itu me­langgar kesucian tempat iba­dah tersebut,’’ kata Jusuf Kalla ke­­pada Rakyat Merdeka, ke­marin.

Untuk itu,  bekas Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengajak cagub dan cawagub DKI Jakarta be­serta tim suksesnya tidak me­man­faatkan tempat ibadah untuk kepentingan politiknya.

‘’Saya berharap semua mema­tuhi aturan yang ada. Kemudian berpolitiklah secara santun dan memberikan pendidikan kepada rakyat,’’ ujar bekas Wapres itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana kalau mengguna­kan isu SARA?

Isu SARA dilarang digunakan untuk kampanye. Ada aturan yang melarang itu. Semua pihak se­harusnya tidak  menghem­bus­kan isu SARA. Kan sudah jelas bahwa Undang-Undangnya tidak memperbolehkan.

Undang-Undang mengenai SARA, lanjut Jusuf Kalla, demi ke­­­ut­uhan bangsa. Jangan sampai bang­sa ini terpecah gara-gara isu SARA.

Apakah ceramah Rhoma Irama  di Masjid Al Isra Tan­jung ­Duren, Jakarta, Sabtu (28/7) itu berbau SARA?

Saya tidak bisa mengomen­tarinya.

Sebab, saya tidak mendengar lang­sung apa yang dikatakan­nya. Tergantung dari isinya, kali­mat­nya bagaimana. Saya kan tidak ta­hu.

Yang jelas, kampanye negatif dan memakai agama itu tidak bo­leh. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila.

Bagaimana pemeriksaan Panwaslu?

Masalah SARA itu dilarang da­lam keadaan apa pun di bang­sa ini. Biarlah Panwaslu yang me­­ni­lai. Yang jelas, isu SARA  ti­dak boleh dipakai untuk kepen­tingan politik.

Anda menyesalkan masalah ini?

Sekali lagi saya tidak bisa me­ni­lai. Sebab, tidak menengar­kan lang­sung dan melihatnya lang­sung.

Apa isu SARA mempenga­ruhi hasil Pilkada?

Bisa saja mempengaruhi. Tapi saya rasa harus bisa dipahami bahwa perbedaan itu sebenarnya tidak mempengaruhi masalah-masalah politik.

Sebenarnya pemimpin atau gubernur di Indonesia ini banyak  yang non muslim. Sedangkan, Ahok kan hanya calon wakil gubernur.

Artinya itu diperbolehkan?

Ya. Saat saya menjai wapres, dari 33 provinsi, ada delapan ke­pala daerah non muslim. Itu tidak merusak agama. Artinya sudah ada contohnya kan.

Bagaimana dengan kinerja dari delapan kepala daerah yang non muslim itu?

Kinerjanya ada yang bagus, ada pula yang biasa-biasa saja. Per­bedaan semacam ini tidak per­lu dipersoalkan.   

Kenapa Anda mendukung Jokowi-Ahok?

Saya melihat Jokowi ini pe­mim­pin yang mau men­dengar­kan. Saya mengetahui apa yang dibutuhkan warga Jakarta ini.

Apakah pasangan ini bisa membenahi Jakarta?

Saya yakin pasangan ini bisa membenahi dan berbuat banyak untuk Jakarta. Sebab, tipe pe­mim­pin yang mau mendengarkan masyarakat lain. Pemimpin itu kan harus mendengarkan masya­ra­katnya.

Sikap Anda berbeda dengan Partai Golkar, apa nggak di­tegur ?

Sikap Partai Golkar untuk Pil­kada DKI Jakarta putaran kedua  kan sudah jelas, yaitu meminta ka­dernya untuk netral saja.

Kenapa putaran pertama, Anda mendukung Jokowi?

Pada babak pertama ini saya netral saja, he-he-he. [Harian Rakyat Merdeka]

Saya melihat Jokowi ini pe­mim­pin yang mau men­dengar­kan. Saya mengetahui apa yang dibutuhkan warga Jakarta ini.

Apakah pasangan ini bisa membenahi Jakarta?

Saya yakin pasangan ini bisa membenahi dan berbuat banyak untuk Jakarta. Sebab, tipe pe­mim­pin yang mau mendengarkan masyarakat lain. Pemimpin itu kan harus mendengarkan masya­ra­katnya.

Sikap Anda berbeda dengan Partai Golkar, apa nggak di­tegur ?

Sikap Partai Golkar untuk Pil­kada DKI Jakarta putaran kedua  kan sudah jelas, yaitu meminta ka­dernya untuk netral saja.

Kenapa putaran pertama, Anda mendukung Jokowi?

Pada babak pertama ini saya netral saja, he-he-he. [Harian Rakyat Merdeka]