Publik akan menghukum partai politik yang kadernya terlibat kasus korupsi dengan cara tak lagi memilih calon legislatif partai tersebut pada pemilu 2014.
Hal itu jadi kesimpulan survei yang dilakukan Lembaga Survei Trust Indonesia (LSTI) di seluruh Indonesia periode 8-22 Juli lalu. Dari 1996 responden di 200 desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang disurvei oleh LSTI, sebanyak 1670 responden, atau 83,7 persen menganggap korupsi sebagai hal yang marak di Indonesia dan menjadi variabel terpenting dalam menentukan pilihannya saat pemilu.
Para responden lalu ditanyai partai yang dipilihnya saat pemilu 2009 lalu dan diperoleh 18,8 persen adalah pemilih Partai Demokrat (selisih 2 persen dari raihan di 2009); 13,2 pemilih Golkar; 12,4 pemilih PDI Perjuangan; 7,7 persen pemilih PKS; 5,9 persen pemilih PAN; 5,1 persen pemilih PPP; 4,4 persen pemilih PKB; dan 4,3 persen pemilih Gerindra. Sebanyak 12,9 persen memilih tak menjawab.
Ketika kepada mereka ditanyakan pilihan partai di 2014, Golkar menempati rangking pertama dengan 13,5 persen, disusul Demokrat dengan 11,6 persen, lalu PDI Perjuangan 9,7 persen. Uniknya, di urutan ke-4 adalah PKB dengan 6,2 persen, disusul Gerindra dengan 5,2 persen, Nasdem dengan 4,9 persen, PKS dengan 4,1 persen, PPP dengan 3,4 persen, dan PAN dengan 3,2 persen.
Ketika diriset lebih jauh kemana saja larinya suara pemilih Demokrat, PDIP, dan partai lainnya, ditemukan bahwa Nasdem, Gerindra dan PKB menjadi yang paling diuntungkan.
Nasdem menjadi yang tertinggi memperoleh longsoran suara Demokrat, yakni 32,9 persen, diikuti oleh Gerindra dan PKB mendapat masing-masing 9,1 persen suara pemilih Demokrat, dan terakhir Golkar mendapat 4,9 persen.
Suara PDIP beralih ke Gerindra sebesar 20,4 persen, disusul PKB dengan 16,7 persen, lalu lari ke Nasdem sebesar 9,3 persen. Suara PKS yang meluncur jauh ternyata ikut lari ke Nasdem secara keseluruhan. Suara PPP yang turun sebanyak 31,7 persen lari ke PKB, dan 5 persen lari ke Nasdem.
"Kebanyakan responden yang dulu memilih Partai Demokrat, PDIP, PKS, lari ke partai baru yakni Nasdem. Mungkin karena mereka massif beriklan dan warga doyan juga dengan barang baru," kata Direktur LSTI, Zudan Rosyidi, dalam siaran pernya, Selasa (7/8).
Ketika ditanya lebih jauh alasan para responden mengalihkan dukungan suaranya, ditemukan bahwa mayoritas menganggap masalah korupsi menjadi pemicu utama perpindahan responden, yakni sebanyak 44,6 persen. Alasan selanjutnya adalah masalah integritas dan moral anggota partai yang sangat diragukan (17,2 persen responden).
"Ini respons atas maraknya perilaku elit partai yang terkait korupsi dan skandal asusila. Ini artinya bahwa tak ada jalan lain bagi partai selain memecat atau menonaktifkan anggotanya yang disidik hukum atau terlibat kasus," kata Zudan.
Peneliti LSTI lainnya, Afthonul Afif, menambahkan, Partai Demokrat menjadi partai yang paling banyak ditinggalkan karena masalah korupsi, disusul dengan PDIP, lalu PAN, PKS, dan Hanura. Afif menjelaskan survei dilaksanakan di 33 provinsi yang terwakili dalam 200 sampel desa, yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling.
Survei dilaksanakan dengan melaksanakan kuesioner dan wawancara. Penelitian direncanakan menggunakan margin of sampling error sebesar kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
[ald]
