Berita

ilustrasi/ist

PEMBANTAIAN ROHINGYA

Garda Bangsa Minta Myanmar Tidak Merugikan Diri Sendiri

SENIN, 06 AGUSTUS 2012 | 18:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), yang adalah organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ikut menyuarakan protes di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Garda Bangsa menyuarakan kecaman dan kutukan terhadap aksi pembantaian terhadap muslim Rohingya di barat Myanmar. Setelah berorasi sejenak sambil membentangkan spanduk berisi kritikan terhadap aksi pembantaian, massa kemudian melakukan salat ghoib di depan Kedubes Myanmar.

Ketua Umum DKN Garda Bangsa, M. Hanif Dhakiri, didampingi Sekjen Abdul Malik Haramain, dalam sikap resmi DKN kepada Pemerintah Myanmar melalui Kedubes Myanmar, menuntut dihentikannya sekarang juga semua bentuk tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas di sana.


Kekerasan fisik, pengusiran maupun kekerasan simbolik yang dilakukan pemerintah
Myanmar akan meningkatkan eskalasi politik, mendatangkan tekanan dunia internasional yang akan menghadirkan sanksi PBB maupun hubungan diplomatik oleh sejumlah negara tetangga Myanmar.

"Ini justru merugikan bangsa Myanmar seluruhnya," tegasnya.

Untuk itu, Garda Bangsa meminta Pemerintah Myanmar membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang hendak mengetahui duduk masalah sebenarnya termasuk pengusutan pelanggaran HAM, Baik itu kepada minoritas Rohingya, maupun kepada pihak yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan, kesehatan dan pendampingan pasca konflik.

Hanif juga menyatakan, pemerintah Myanmar jangan tidak adil, tidak netral dan berat
sebelah.

"Harus berorientasi pada penyelesaian secara adil, berperikemanusiaan dan berlandaskan pada nilai-nilai HAM," katanya.

Garda Bangsa juga meminta kepada Pemerintah Myanmar belajar kepada bangsa Indonesia yang pernah mengalami konflik etnis dan tirani mayoritas. Menurut Hanif, semuanya dapat diselesaikan dengan musyawarah, pendekatan sosio-budaya dan kemanusiaan.

"Sama sekali jauh dari pendekatan kekerasan maupun represifitas aparat keamanan," paparnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya