Berita

ilustrasi/ist

PEMBANTAIAN ROHINGYA

Garda Bangsa Minta Myanmar Tidak Merugikan Diri Sendiri

SENIN, 06 AGUSTUS 2012 | 18:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), yang adalah organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ikut menyuarakan protes di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Garda Bangsa menyuarakan kecaman dan kutukan terhadap aksi pembantaian terhadap muslim Rohingya di barat Myanmar. Setelah berorasi sejenak sambil membentangkan spanduk berisi kritikan terhadap aksi pembantaian, massa kemudian melakukan salat ghoib di depan Kedubes Myanmar.

Ketua Umum DKN Garda Bangsa, M. Hanif Dhakiri, didampingi Sekjen Abdul Malik Haramain, dalam sikap resmi DKN kepada Pemerintah Myanmar melalui Kedubes Myanmar, menuntut dihentikannya sekarang juga semua bentuk tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas di sana.


Kekerasan fisik, pengusiran maupun kekerasan simbolik yang dilakukan pemerintah
Myanmar akan meningkatkan eskalasi politik, mendatangkan tekanan dunia internasional yang akan menghadirkan sanksi PBB maupun hubungan diplomatik oleh sejumlah negara tetangga Myanmar.

"Ini justru merugikan bangsa Myanmar seluruhnya," tegasnya.

Untuk itu, Garda Bangsa meminta Pemerintah Myanmar membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang hendak mengetahui duduk masalah sebenarnya termasuk pengusutan pelanggaran HAM, Baik itu kepada minoritas Rohingya, maupun kepada pihak yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan, kesehatan dan pendampingan pasca konflik.

Hanif juga menyatakan, pemerintah Myanmar jangan tidak adil, tidak netral dan berat
sebelah.

"Harus berorientasi pada penyelesaian secara adil, berperikemanusiaan dan berlandaskan pada nilai-nilai HAM," katanya.

Garda Bangsa juga meminta kepada Pemerintah Myanmar belajar kepada bangsa Indonesia yang pernah mengalami konflik etnis dan tirani mayoritas. Menurut Hanif, semuanya dapat diselesaikan dengan musyawarah, pendekatan sosio-budaya dan kemanusiaan.

"Sama sekali jauh dari pendekatan kekerasan maupun represifitas aparat keamanan," paparnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya