Berita

ilustrasi/ist

Gerindra: Jangan Gegabah Tolak Pembubaran Fraksi

JUMAT, 27 JULI 2012 | 11:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Usul pembubaran fraksi adalah wacana menarik untuk dipertimbangkan dalam usaha memperbaiki kualitas demokrasi.

"Harus diakui belakangan ini kualitas demokrasi kita dinilai menurun karena penampilan DPR yang dianggap tidak konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat," ucap Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Martin Hutabarat, Jumat (27/7).

Anggota-anggota DPR terlihat lebih mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya fraksi-fraksi ini lebih kental perjuangannya pada kepentingan kelompok.


"Gerindra berpendapat setiap ide yang ingin memperbaiki kualitas demokrasi kita pantas diapresiasi. Tidak perlu buru-buru ditolak. Pembubaran fraksi adalah gagasan menarik yang mungkin saja bisa lebih baik dalam meningkatkan demokrasi," kata dia.

Namun, karena di DPR belum pernah dipraktikkan, menurut petinggi Gerindra itu, ada baiknya gagasan-gagasan baru disimulasikan lebih dulu dan kalau perlu diuji coba pada beberapa daerah untuk dapat mengkaji baik buruknya menggunakan sistim tanpa fraksi tersebut di DPR.

Di kutub lain, Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR, Jafar Hafsah, meminta kepada pihak yang mewacanakan pembubaran fraksi di legislatif untuk menghentikan aksinya. Dikutip dari JPNN, dia menilai keberadaan fraksi sebagai pengelompokan anggota DPR dan MPR masih dibutuhkan sehingga tidak perlu dibubarkan.

Sebagian besar kalangan berpendapat, wacana pembubaran fraksi DPR oleh Gerakan Nasional Tindak Pidana Korupis (GNPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) cuma mencari sensasi politik. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya