Berita

Kebijakan Pemerintah Hapus Bea Masuk Impor Kedelai Diapresiasi

KAMIS, 26 JULI 2012 | 15:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keputusan pemerintah membebaskan bea masuk impor kedelai dari sebelumnya 5 persen untuk mengendalikan harga kedelai yang melonjak diapresiasi.

"Kita mengapresiasi hal ini sebagai langkah pendek," ujar pengamat ekonomi-politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 26/7).

Tapi, Syahganda tetap heran, kenapa persoalan mahalnya harga kedelai ini kembali terjadi. Dia mengingatkan, tahun 2008, hal yang sama juga terjadi. Karena itu, pemerintah harus bisa mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak kembali terulang.

"Menteri Perdagangan perlu melakukan diversifikasi sumber kedelai baik impor dari negara lain dan kedua mengupayakan produsen lokal berkembang," jelasnya.

Saat ini, 75 persen kebutuhan kedelai dalam negeri dipasok dari luar negeri, yang didominasi Amerika Serikat, yang saat ini mengalami kekeringan sehingga mengganggu pasokan kedelai dalam negeri. Tak hanya, masih kata Syahganda, banyak petani kedelai yang beralih menanam jagung karena harga kedelai tidak memberi keuntungan signifikan.

Dia mengakui, kedelai lokal kurang disukai. Tapi hal itu bisa diatasi dnegan menggunakan teknologi pertanian. Perajin tahu dan tempe juga bisa melakukan pencampuran kedelai impor dan lokal dalam berproduksi.

"Tapi bagaimana produk lokal ini bisa ditingkatkan dari 25 persen menjadi bisa 50 persen. Jadi jangan sampai ketergantungan kita 75 persen terus," ungkapnya sambil mengingatkan kembali, untuk menggenjot produksi kedelai dalam negeri, pemerintah harus memproteksi, melindungi, dan mendukung petani kedelai. [zul]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya