Pemerintah Harus Kirim Surat Protes atas Pembantaian Muslim Rohingya

Pemerintah diminta segera bersikap atas pembantaian ribuan muslim Rohingya di Myanmar. Pembantaian suku Rohingya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

"Apalagi pembantaian ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan terus terjadi hingga bulan ini," tutur anggota DPR Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Ahmed Zaki Iskandar (Rabu, 25/7).

Menurut Zaki, saat ini kaum muslim di Rohingya tidak bisa melakukan ibadah Ramadhan dengan tenang. Pasalnya, kekerasan komunal  terus berlangsung di Myanmar Barat, enam minggu setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat.

Untuk itu, politikus Golkar ini mendesak Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa meminta pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian kaum muslim Rohingnya. Badan-Badan internasional seperti PBB dan OKI juga harus mengambil tindakan konkrit guna menyelamatkan kaum muslim Rohingnya.

"Langkah paling awal, pemerintah harus mengirimkan nota protes ke kedubes Myanmar," tutur Zaki Zaki yang juga calon Bupati Tangerang dalam Pemilukada Desember 2012 mendatang.

Kaum muslim Rohingya di negara bagian Rakhine (Arahan), Myanmar dibantai oleh kelompok yang diduga dilakukan oleh etnis yang didukung oleh pasukan gabungan keamanan Rakhine. Jumlah muslim yang meninggal di Arakan diperkirakan mencapai 6.000 jiwa. Selain dibunuh, juga terjadi pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, serta penangkapan Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan (Rakhine).

Kekerasan, yang mencapai titik paling berdarah terjadi pada bulan Juni, merupakan pertumpahan darah sektarian dan menimbulkan kekhawatiran internasional mengenai nasib kaum muslim Rohingya di Burma. [zul]