Muhammad: Pemilu 2014 Nggak Ada Predikat Macan Ompong

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dicap macan ompong. Sebab, tidak bisa berbuat banyak dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

“Kami harus mengubah image itu. Memang tidak mudah. Tapi akan kami coba dengan mensi­ner­gikan kerja tiga lembaga pe­nyelenggara pemilu, yakni  KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehor­ma­tan Penyelenggara Pemilu (DKPP),’’ kata Ketua Bawaslu, Muhammad, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Muhammad meminta DKPP yang memiliki tugas yang hampir sama dengan Bawaslu perlu secepatnya menetapkan kode etik penyelenggara pemilu.

“DKPP harus segera memiliki kode etik penyelenggara pemilu agar tidak ada kesimpangsiuran,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:  

Apa Anda yakni bisa meng­hilangkan cap macan ompong dalam Pemilu 2014?

Ya, bisa. Predikat macam om­pong nggak ada dalam Pemilu 2014. Sebab, regulasi yang baru yak­ni Un­dang-Undang Nomor 15 ta­hun 2011 tentang Penyeleng­gara Pe­milu, Bawaslu diberikan kewenangan tambahan untuk memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan.

Saat ini Bawaslu diberikan ke­sempatan menyelesaikan seng­keta antara sesama peserta pemilu atau peserta pemilu dengan KPU.

Dalam Undang-undang itu juga disebutkan secara tegas, jika ada rekomendasi Bawaslu yang ti­dak ditindaklanjuti, maka Ba­waslu  bisa menyerahkan sebagai se­buah pelanggaran, apakah pe­langgaran kode etik atau pidana.

Artinya Bawaslu bisa mela­por­kan ke aparat hukum?

Ya. Kalau itu memiliki impli­ka­sinya pidana maka bisa dila­porkan ke Polri. Kalau hanya ber­muara pada dugaan pelanggaran etik, hanya disampaikan ke De­wan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kami berharap de­­­ngan adanya regulasi dan penguatan kapasitas pengawas pemilu kesan macan ompong bisa di­kurangi sambil melakukan konsolidasi internal di setiap level

Apa tugas DKPP saat ini tidak berbenturan dengan Bawaslu?

Bisa saja berbenturan. Maka­nya ini yang sedang menjadi sorotan banyak orang. Bawaslu berharap sebaiknya DKPP segera mene­tap­kan kode etik beracara, sehingga diketahui mana pelang­garan yang menjadi domain DKPP.

Kapan paling lama DKPP memiliki kode etik?

Bawaslu sangat berharap dalam 3 bulan setelah pelantikan, DKPP memiliki kode etik untuk beracara, menyidangkan kasus etik dan lainnya.

Bagaimana kalau tidak bisa?

Terjadi kesimpangsiuran. Mi­sal­nya. Pada kasus DKI Jakarta bah­wa masalah DPT saat itu ma­sih da­lam kajian Bawaslu, karena dalam perjalanannya selalu kami kawal.

Menurut kami pelanggaran KPUD DKI Jakarta masih dalam lingkup administrasi dan bisa dise­lesaikan oleh Panwaslu DKI atau Bawaslu. Tapi ternyata DKPP memiliki pandangan lain. Kami tidak berwenang mencegah itu.

Apakah Bawaslu telah mem­berikan masukan untuk kode etik penyelenggara pemilu?

Sebenarnya DKPP sudah menyerahkan draf etika beraca­ranya kepada Bawaslu. Semen­tara ini kita sedang mengkaji dan meneliti mana bagian yang harus dikuatkan Bawaslu. Insya Allah kami akan memberikan masukan.

Sebenarnya apa sih poin krusial?

Yang paling krusial adalah se­batas mana pelanggaran etik itu. Sebuah kode etik harus kon­krit, je­las dan tegas. Mana yang dika­tego­rikan pelanggaran etik yang men­jadi domain DKPP. Se­bab, tidak se­mua pelanggaran bi­sa dietikkan. 

Bagaimana pembagian tugas antara Bawaslu dan DKPP?

Memang kami ini sama-sama mengawasi. Cuma DKPP hanya melihat dugaan pelanggaran etik. Di luar itu itu semua menjadi do­main Bawaslu. Selain itu perlu ju­ga diatur mengenai pelang­ga­ran etik yang perlu diselesaikan di tingkat internal Bawaslu dan yang perlu diselesaikan di DKPP.

Apa yang dilakukan Bawas­lu untuk mewujudkan pemilu  berkualitas?

Bawaslu bagian dari penye­leng­gara pemilu yang bertugas melaku­kan pengawasan. Tentu­nya itu se­suai dengan tupoksi yang diatur da­lam undang-un­dang. Kami akan me­laksanakan tugas sebaik-baiknya.

Apa Bawalu mengawasi DPT nasional?

O, tentu. DPT ini adalah per­ma­salahan nasional yang sudah ter­jadi semenjak  Pemilu 2004.  Ini harus diperbaiki. DPT harus di­ka­wal sehingga kesalahan-ke­salahan terdahulu  tidak terulang lagi. Apalagi KPU punya cukup waktu da­lam mengawal per­baikan DPT. Mu­dah2an kesala­han Pemilu 2004 dan 2009 tidak terulang.

Bawaslu bagian dari penye­leng­gara pemilu yang bertugas melaku­kan pengawasan. Tentu­nya itu se­suai dengan tupoksi yang diatur da­lam undang-un­dang. Kami akan me­laksanakan tugas sebaik-baiknya.

Apa Bawalu mengawasi DPT nasional?

O, tentu. DPT ini adalah per­ma­salahan nasional yang sudah ter­jadi semenjak  Pemilu 2004.  Ini harus diperbaiki. DPT harus di­ka­wal sehingga kesalahan-ke­salahan terdahulu  tidak terulang lagi. Apalagi KPU punya cukup waktu da­lam mengawal per­baikan DPT. Mu­dah2an kesala­han Pemilu 2004 dan 2009 tidak terulang.

Bawaslu akan membantu penyusunan DPT?

 Pasti dong, itu sudah menjadi tu­gas utama kami. Sebab, Ba­was­lu tu­gasnya mengawasi semua ta­hapan. Pembuatan DPT ada­lah salah satu taha­pan yang  me­mi­liki potensi cu­kup­ be­sar me­­nyuk­seskan  pemilu, se­hingga dikawal dengan baik.  [Harian Rakyat Merdeka]