Mantan Presiden PKS: SBY Harus Bijak, Jangan Membuat Wacana yang Tak Perlu

Beragam spekualasi saat ini muncul soal siapa sebenarnya menteri yang tidak bisa membagi waktu sebagai pimpinan partai dan pejabat negara menyusul pernyataan Presiden SBY Kamis lalu. Saat itu, SBY meminta menteri yang tidak bisa membagi waktu karena memiliki tugas di partai politik untuk mundur.

"Pernyataan terbuka yang maknanya juga menjadi terbuka. Karena beliau tidak khusus menyebut menteri yang mana. Karena memang begitu banyak partai yang terlibat dalam kabinet sekarang," ujar mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 22/7).

Ada enam partai pendukung pemerintah. Yaitu, Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PKB.

Diakui, sebagaian menteri memang sibuk dengan kerja-kerja politik, apalagi sebagiannya, menjabat sebagai ketua partai. Berbeda dengan PKS, yang sudah sejak awal menegaskan bahwa ketua partai kalau mendapat jabatan publik, harus mundur. "Menurut saya sih lebih bagus beliau menunjuk siapa yang dimaksudkan supaya teka-teki menjadi selesai," ujar Hidayat.

Tak hanya itu, karena Presiden SBY tidak menyebut siapa menteri yang dimaksud, menurut Hidayat, bukan tidak mungkin di antara para menteri juga akhirnya menjadi saling tuding. Dan ini tentu akan membuat suasana kabinet tidak kondusif.

"Sementara kita juga tahu bahwa dari Demokrat, sebagian menterinya tetap menjadi pengurus partai. Bahkan lebih dari itu. Sekarang yang disebutkan membiarkan pejabatnya terlibat dalam korupsi, kasus Hambalang, itu kan akhirnya publik menduga-duga kemana-mana," jelas Hidayat.

Karena itu, sekali lagi, ungkap Hidayat, akan lebih bijak kalau SBY langsung bersikap tegas. Mengganti menteri-menteri yang dianggap sudah tidak fokus bekerja dan menjadi beban baginya. Karena SBY selama ini sudah memproklamirkan perang melawan korupsi, tapi korupsi masih terjadi di beberapa kementerian.

"Beliau kan punya hak prerogatif. Kalau ada yang bermasalah, ganti saja. Daripada membuat wacana yang berkepanjangan yang tidak membantu menyelesaikan masalah," sambung Hidayat.

Menurut Hidayat, kalau memang akan melakukan rombak kabinet, tahun ini 2012 ini adalah tahun yang tepat. Karena bila dilakukan pada 2013, maka unsur politisnya akan dinilai publik terlalu kental. Di samping sang menteri baru juga tidak akan maksimal bekerja karena masih perlu menyesuaikan sementara waktunya sempit. [zul]