Hidayat Nur Wahid: Apa Bedanya Joko Widodo dan Fauzi Bowo?

Kubu Joko Widodo-Basuki T. Purnama dinilai sudah overconfident dalam menghadapi putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 20 September mendatang. Kubu jagoan PDIP-Gerindra ini sudah mulai berani mengatakan tidak perku koalisi dengan partai manapun termasuk dengan PKS untuk memenangkan pertaruangan.

"Saya kira itu sikap overconfident. Sesungguhnya, dalam konteks demokrasi di Jakarta yang mendambakan hadirnya perubahan, sikap seperti itu tidak perlu," ujar cagub DKI Jakarta dari PKS, Hidayat Nur Wahid, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Minggu, 22/7).

Mantan Presiden PKS ini mengingatkan, salah satu kritik publik kepada cagub incumbent Fauzi Bowo adalah sikapnya yang overconfident ini. Karena itu, jalau Joko juga melakukan hal yang sama, publik pun layak bertanya apa bedanya Wali Kota Solo itu dengan Fauzi Bowo.

"Kalau dua-duanya sama, kenapa harus memilih satu di antara dua. Itu kan bisa membuka (pilihan) alternatif ketiga," jelasnya.

Hidayat menegaskan, rakyat Jakarta memerlukan pemipin yang humble. Tak hanya itu, dia mengingatkan, dalam konteks politik, persinggungan antara partai bukan hanya terjadi pada waktu pilgub. Tapi dalam perilaku sehari-hari antara gubernur dengan DPRD.

"Dan di DPRD, jelas, PKS adalah pemenang kedua. Karenanya, hendaknya memang berlakulah yang baru, yang humble, yang rendah hati. Jangan apa-apa sudah overconfident, yang bisa dimaknai arogan," ungkapnya.

Menurut Anda, kenapa ada perubahan sikap pada kubu Joko-Basuki ini?

"Anda tanya ke mereka dong. Kan mereka sudah menyuarakan nggak perlu koalisi dengan partai bahkan tanpa bantuan PKS, bisa menang. Saya kira itu memang bukan sikap Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi membiarkan, lalu apa bedanya (dengan Fauzi Bowo). Harusnya beliau melakukan koreksi yang keras," jawab Hidayat.

Hidaya memang tidak merinci siapa kubu Joko-Basuki yang mengungkapkan demikian. Tapi memang sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Perjuangan Tjahjo Kumolo, meminta Joko-Basuki tidak perlu repot mencari koalisi dari partai politik dalam menghadapi putaran kedua pilkada DKI. "Karena itu kesannya transaksional dan mengabaikan aspirasi rakyat. Jadi, kita mendingan koalisi sama rakyat," kata Tjahjo.

Meski demikian, bukan berarti dukungan partai politik tidak dibutuhkan. Menurut dia, dukungan partai untuk menghadapi putaran ke dua tetap diperlukan. "Sama partai lain kita komunikasi dan ke semua calon," ungkap Tjahjo. [zul]