Pancasila adalah dasar negara. Tidak semestinya, ia disejajarkan dengan tiga pilar lainnya, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tuggal Ika. Sebaliknya, ketiga pilar tersebut adalah rangkaian dari Pancasila itu sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua GMNI Cabang Serang, Banteng, David Solehuddin saat dihubungi beberapa waktu lalu (Sabtu, 21/7). Pandangan demikian, kata dia, mengemuka dan disepakati mayoritas peserta Rapat Koordinasi Nasional Indonesia (Rakornas) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Palembang, Sumatera Selatan yang ditutup Kamis (19/7) dua hari lalu.
Setelah disepakati dalam rapat komisi politik, kata David, pandangan tersebut dibawa untuk diplenokan kepada seluruh peserta Rakornas. Hasilnya, mayoritas peserta setuju dengan pandangan tersebut.
"Kami berpandangan, peletakan Pancasila yang disejajarkan dengan tiga pilar bermasalah. Pancasila adalah dasar negara, sementara tiga pilar itu rangkaian dari Pancasila," jelas David yang pada saat Rakornas bergabung dalam komisi politik.
Dengan begitu, dikatakan David, tidak benar jika dikatakan tidak pernah ada keputusan apalagi tidak pernah ada pembahasan tentang empat pilar kebangsaan dalam Rakornas.
"Mayoritas dari sekitar 25 perwakilan DPC dalam komisi politik setuju dengan pandangan itu, termasuk kami dari DPC Serang," jelas David.
David menyayangkan terjadi "pembatalan" keputusan dan menggodok kembali keputusan politik di komisi politik atas prakarsa pihak-pihak yang tidak setuju, yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk menghapus redaksi "menolak" dalam kalimat "menolak keputusan empat pilar" serta merekomendasikan kepada presidium untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait hal itu.
"Secara hukum persidangan, penolakan terhadap konsep empat pilar sudah sah, dan menjadi keputusan politik Rakornas," tekan David yang menceritakan saat pembahasan ulang itulah, kericuhan dan aksi pukul antar peserta terjadi.
Diluruskan David, tidak benar dalam Rakornas muncul penolakan terhadap sosialisasi empat pilar seperti yang selama ini dilakukan oleh MPR maupun produk hukum MPR terkait hal itu. Mereka, katanya, memang tidak mengurusi kedua hal itu dan fokus dengan permasalahan pada peletakan Pancasila dalam empat pilar kebangsaan.
David pun menyayangkan sikap presidium yang terkesan menganggap kecil pandangan dan dinamika forum terkait empat pilar itu.
"Presidium cukup mengecewakan kita. Ini bukan persoalan sepele, ini persoalan ideologis," tandas dia.
[dem]
