Julian Aldrin Pasha: Peringatan Keras SBY Dicuekin, Nanti Hak Prerogatif Berbicara

Presiden SBY memiliki banyak ‘mata’ dan ‘telinga’ mengenai sepak terjang para menteri. Tentu tahu secara persis apa saja yang dilakukan para pembantunya itu.

Termasuk menteri dari parpol le­bih fokus mengurus parpol menghadapi Pemilu 2014 ketim­bang mengurusi pemerintah. Ma­kanya Presiden SBY meminta agar mundur dari Kabinet Indo­ne­sia Bersatu (KIB) Jilid II.

Juru Bicara Presiden Julian Al­drin Pasha mengungkapkan per­nyataan Presiden itu bukan tanpa alasan. SBY memiliki informasi ter­­percaya adanya menteri yang le­bih sibuk mengurus partai da­ri­­pada bekerja sebagai seorang men­teri. Tapi SBY tidak bisa me­nyebutkan menteri terkait.

“Bapak presiden kan punya banyak informasi. Beliau terima da­­ri sumber-sumber yang dapat di­percaya, bukan tanpa alasan. Se­mua­­nya ada dasar dan alasan­nya,” kata Julian Aldrin Pasha ke­pa­da Rak­yat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui saat mem­buka rapat paripurna di Istana Pre­siden, Kamis (19/7), SBY se­ca­ra terbuka me­minta menteri yang lebih berat ke partai untuk mengundurkan di­ri. Pernyataan tersebut disam­pai­kan SBY di hadapan para menterinya.

Julian Aldrin Pasha selanjutnya mengatakan, SBY sangat mem­per­hatikan aktivitas yang dila­ku­kan para menterinya men­je­lang Pemilu 2014.

“Menteri dari parpol itu ada yang  mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2014,” katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Pernyataan SBY itu dituju­kan kepada siapa?

Tentu kepada menteri yang be­ra­sal dari partai politik. Tidak me­nunjuk kepada individu.

Mereka lebih memfokuskan pada partai ketimbang agenda pemerintah. Maka Bapak Presi­den mempersilakan mereka mun­dur daripada tidak fokus. Sebab, adanya dualisme pandangan.

Pemerintahan sekarang ini kan dibentuk berdasarkan koalisi partai. Yang perlu dipastikan Pak SBY agar mereka tetap fokus pa­da pro­gram kerja pemerintah yang sudah menetapkan komit­men mereka.

    

Berapa menteri lebih meng­u­rus parpolnya ketimbang pe­merintah ?

Pokoknya ada ya. Belakangan ini perhatian atau loyalitas dari se­bagian anggota kabinet lebih ke par­pol. Ini dalam pemahaman penger­tian persiapan Pemilu 2014.

Sebenarnya, Pak presiden me­mahami itu, sejauh tidak me­lam­paui tugas pokoknya sebagai men­teri kabinet yang dari awal su­dah setuju dalam kontrak kerja.

Apa SBY menilai kinerja menteri dari parpol ini menu­run karena lebih memen­ting­kan partainya?

Tentu. Presiden sebagai lemba­ga atau kepala negara mem­pu­nyai instrumen mendapatkan in­formasi untuk mengukur kinerja kementerian dari prestasi masing-masing pembantunya.

Siapa saja sumbernya itu?

Ya, banyak. Misalnya saja UKP4 (Unit Kerja Presiden Bi­dang Pengawasan dan Pengen­da­lian Pembangunan).

Semua pencapaian dan prestasi dari masing-masing menterinya pasti terdeteksi oleh Pak Presi­den, termasuk menteri dari parpol.

   

Bukankah wajar bila mente­ri dari parpol mengurus par­tainya?

Ketika mereka masuk kabinet, melalui proses dan ada penanda­tanganan kontrak kinerja dan pak­ta integritas di awal dibentuk Ka­binet Indonesia Bersatu jilid II. Ar­tinya, ketika bergabung mere­ka ber­sedia di dalam peme­rin­tahan.

Memang, loyalitas mereka ter­hadap partai bukannya berhen­ti. Namun mereka seharusnya le­bih mengedepankan apa yang te­lah dicanangkan Pak Presiden. Tujuan­nya kan untuk mensuk­ses­kan pro­gram pemerintah yang su­dah di­canangkan sebagai tang­gung jawab pemerintah kepada rakyat.

   

Dalam rapat paripurna terse­but, SBY juga menyebut­kan ada­nya kongkalikong an­tara pe­jabat pemerintah de­ngan DPR?

Ya. Beliau menyinggung ada se­­macam kongkalikong atau prak­tek yang tidak patut dilaku­kan oleh oknum DPR dan pejabat. Se­kali lagi, itu hanya oknum saja. Kongkalikong ini kan merugikan rakyat. Kalau ada praktek seperti itu, tidak boleh dibiarkan.

Kongkalikong yang dimak­sud SBY terkait anggaran?

Pak SBY tidak mengatakan lang­­sung soal anggaran. Bagai­ma­na hasil pengungkapan dari la­po­ran lembaga penegak keadi­lan se­perti KPK atau yang lain. Te­muan-temuan itu bukti adanya prak­tek seperti itu memang ter­jadi.

Presiden memberikan apresiasi ke penegak hukum yang berhasil membuktikan adanya praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakat.

   

Kenapa kongkalikong ini sering terjadi?

Konteknya menteri terkait ti­dak serta merta untuk dibiarkan kong­kalikong. Antara eksekutif dan legislatif itu hanya oknum saja. Pak SBY sebagai kepala ne­ga­ra meminta kepada para men­teri untuk tidak memberikan atau ti­dak menyetujui jajaran kemen­teriannya melakukan kongka­li­kong. Untuk alasan apa pun.

Jika ada yang terbukti sepatut­nya ditindak, menteri sebagai pe­nanggung jawab utama bisa meng­ambil tindakan apakah di­pro­ses hukum atau juga peme­ca­tan dan pemberhentian.

Ada yang menilai pernya­taan SBY hanya basa-basi, apa be­nar seperti itu?

Pernyataan Pak SBY itu ba­ha­sa­nya sudah jelas, tegas, dan ke­ras. Itu sebagai bahasa seorang ke­­pala negara. Kalau ada yang ti­dak menangkap bahwa pernya­taan Pak SBY tidak tegas, perlu di­ta­nya lagi kenapa sampai nggak bisa menangkap pernyataan itu.

Padahal, Pak SBY itu sudah je­las dan tegas mengeluarkan per­nyataan sekeras itu. Itu kan  arti­nya Presiden mempersilakan ke­pa­­da penegak hukum untuk mem­­­prosesnya.

Jika ada temuan pada kasus me­reka atau ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan pro­sedur atau melanggar hukum, Pre­si­den telah memberi isyarat je­las dan tegas silakan diproses se­cara hukum.

   

Barangkali dinilai tidak te­gas karena tidak menyebut­kan siapa menterinya?

Itu bahasa paling tegas, jelas, dan keras yang pernah diungk­ap­kan Pak SBY. Kalau peringa­tan itu dicuekin, nanti  hak prerogatif Pre­siden yang berbicara.

Artinya ada pergantian kabinet?

Itu bisa saja. Sebab, Presiden yang mengangkat menteri, dan Pre­siden juga bisa memberhen­ti­kannya. [Harian Rakyat Merdeka]

Ada yang menilai pernya­taan SBY hanya basa-basi, apa be­nar seperti itu?

Pernyataan Pak SBY itu ba­ha­sa­nya sudah jelas, tegas, dan ke­ras. Itu sebagai bahasa seorang ke­­pala negara. Kalau ada yang ti­dak menangkap bahwa pernya­taan Pak SBY tidak tegas, perlu di­ta­nya lagi kenapa sampai nggak bisa menangkap pernyataan itu.

Padahal, Pak SBY itu sudah je­las dan tegas mengeluarkan per­nyataan sekeras itu. Itu kan  arti­nya Presiden mempersilakan ke­pa­­da penegak hukum untuk mem­­­prosesnya.

Jika ada temuan pada kasus me­reka atau ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan pro­sedur atau melanggar hukum, Pre­si­den telah memberi isyarat je­las dan tegas silakan diproses se­cara hukum.

   

Barangkali dinilai tidak te­gas karena tidak menyebut­kan siapa menterinya?

Itu bahasa paling tegas, jelas, dan keras yang pernah diungk­ap­kan Pak SBY. Kalau peringa­tan itu dicuekin, nanti  hak prerogatif Pre­siden yang berbicara.

Artinya ada pergantian kabinet?

Itu bisa saja. Sebab, Presiden yang mengangkat menteri, dan Pre­siden juga bisa memberhen­ti­kannya. [Harian Rakyat Merdeka]