Berita

martin hutabarat/ist

Menteri Kongkalikong, Kenapa SBY Baru Tahu dan Cuma Curhat?

SABTU, 21 JULI 2012 | 11:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sering mengherankan rakyat. Terakhir, selain "mempersilakan" menteri yang terlalu sibuk berpolitik keluar dari kabinet, dia juga kesal dengan praktik kongkalikong atau penyelewengan anggaran antara menteri dengan DPR. Sindiran disampaikan Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, mengaku heran mengapa baru sekarang ini SBY mengeluarkan sikap terkait kabar kongkalikong eksekutif dan legislatif dalam soal anggaran.

"Kita mengapresiasi keterbukaan SBY menyampaikan secara terbuka bahwa Beliau tahu adanya kongkalikong antara anak buahnya di eksekutif dengan anggota legislatif. Tapi anehnya, kok Beliau kenapa baru sekarang tahunya," ungkap petinggi Dewan Pembina Gerindra itu, Sabtu (21/7).


Bisa dikatakan, Menteri Keuangan, BIN, Kepolisian, Kejaksaan, staf terdekatnya, dan para pengurus Partai Demokrat sebagai partai terbesar tidak pernah melaporkan selama ini.

"Lalu apa kerja mereka? Apa yang dilaporkannya ke Presiden selama ini? SBY kan sudah Presiden hampir delapan tahun. Ini aneh. Rakyat sudah merasakan ini sejak lama, terutama dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan pejabat negara sebagaimana diberitakan pers," ujar Martin.

Martin pun mengetahui, kongkalikong tidak jarang bahkan melibatkan BUMN seperti PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Karena itu rakyat berharap SBY tidak hanya sekedar curhat dan mengeluh. Tapi harus segera bertindak tegas.

"Sisa masa jabatan Presiden tinggal dua tahun lagi, cukup untuk memperbaiki keadaan. Posisi SBY sebagai Presiden, kepala pemerintahan dan Ketua Dewan Pembina Demokrat, partai politik terbesar, sangat memungkinkan dia melakukan itu. Hanya perlu keberanian dan tindakan tegas," tandasnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya