Semakin Jelas SBY Pemimpin Tak Bernyali

Presiden SBY sebaiknya langsung mengambil sikap tegas memberhentikan para menteri yang tidak bisa membagi waktu dengan tugas partai atau yang bermain-main dengan anggaran. Presiden tidak perlu menunggu sang menteri mundur.

"Artinya ketika dia melihat jajaran kabinet tidak efektif, apakah itu masalah waktu dan juga bermain-main dengan APBN harus diambil  satu sikap tegas. Jangan dibiarkan," ujar fungsionaris DPP Hanura Sarifuddin Sudding kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 20/7).

Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan, tidak ada sejarahnya menteri atau pejabat di negeri ini mau mengundurkan diri. Pejabat yang sudah terbelit satu masalah saja masih terus mempertahankan diri bahwa merasa tidak bersalah.

"(Pejabat) kita ini nggak punya budaya malu. Tidak seperti (pejabat) di Jepang, Korea yang baru diisukan (punya kasus) atau Presiden Jerman  (Christian Wulff) langsung mundur," tegas Sudding.

"Jadi (SBY) jangan menuggu menteri-menteri itu (mundur). Tapi Presiden, untuk menjaga kredibilitas kabinet, harus mengambil sikap. Karena dia punya otoritas untuk itu. Itu hak prerogatif presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri," sambungnya.

Bagi Sudding, imbauan kepada menteri untuk mundur bagi yang tidak bisa membagi waktu antara partai dan kabinet semakin menegaskan SBY tidak punya keberanian. Karena sebelumnya juga, SBY meminta kepada kadernya yang tersangkut korupsi untuk mengundurkan diri. "Dia tidak berani mengambil satu keputusan. Ini memang faktor kepemimpinan," demikian Sudding. [zul]