Maarif: Quo Vadis APBD DKI, Fauzi Bowo Harus Cepat Ditangani

RMOL. Dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Basuki T. Purnama di putaran kedua berlatarbelakang penggunaan APBD di masa kepemimpinan Fauzi Bowo yang dinilai penuh kerancuan.

Demikian disampaikan politisi senior, Zaenal Maarif. Menurut eks anggota Partai Demokrat itu, APBD DKI tahun 2011 sebesar 26,079 triliun merupakan suatu anggaran yang fantastik bagi suatu provinsi yang luas cakupannya hanya 664,01 km2.

Dibandingkan Jawa Barat yang luasnya 53 kali atau Jateng yang 49 kali, dengan APBD tiga kali dibanding Jabar dan lebih dari empat kali dibanding Jateng, dan terlebìh dengan perhatian khusus dari pusat berupa APBN, tidak layak rakyat DKI masih compang-camping dalam pangan, kesehatan, dan pendidikan.

"Hampir pasti faktor utamanya adalah lemahnya kepemimpinan Foke (Fauzi). Selain itu, APBD DKI dikhawatirkan tidak dinikmati oleh rakyat banyak tetapi kemungkinan banyak dinikmati oleh organ-organ resmi yang berbentuk siluman," kata Zaenal kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (16/7).

Menurut eks Wakil Ketua DPR itu, untuk mengatasinya, wajar kalau dalam Pilgub DKI tanggal 20 September mendatang rakyat DKI memilih Jokowi-Ahok.

Selain itu diperlukan Keppres dari SBY yang memerintahkan lembaga auditor BPK dan lembaga pengawas lain untuk meneliti APBD DKI secara khusus karena memang DKI merupakan provinsi yang khusus dan semuanya perlu dilakukan secara khusus.

Mengenai laporan bekas Wagub DKI Prijanto soal dugaan korupsi APBD DKI, dia meminta KPK memberikan perhatian cepat dan khusus terhadap laporan itu.

"Tanpa ada penanganan yang cepat dan khusus terhadap kasus Foke, dikhawatirkan situasi DKI akan memburuk dengan kemungkinan adanya operasi-operasi tanpa bentuk yang berimplikasi rakyat DKI takut tidak memilih Foke," tandasnya.[dem]