Berita

logo kpk

Diingatkan, Langkah KPK Sentuh Lingkaran Dalam SBY Sama Sekali Tidak Istimewa!

SENIN, 16 JULI 2012 | 11:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL Lembaga superbody KPK kembali mendapat sorotan sekaligus apresiasi publik karena berani menyentuh lingkaran dalam kekuasaan dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi.

Sebut saja tiga petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh (sudah tersangka). Mereka jadi langganan interogasi penyidik KPK setelah bekas Bendahara Umum DPP Demokrat, M. Nazaruddin, banyak "bernyanyi".

Kemudian, Hartati Moerdaya, anggota Dewan Pembina Demokrat yang dikenal sebagai pendukung dana pencapresan SBY, sudah dicegah ke luar negeri terkait kasus suap Bupati Buol. Dan yang teranyar hari ini KPK memanggil "Si Ratu Suap" Artalyta Suryani. Yang terakhir ini dikenal juga dekat dengan SBY dan Ani Yudhoyono. Terpidana kasus suap Jaksa itu rencananya juga diperiksa dalam kasus Buol.  


Pengamat hukum, Margarito Kamis, menilai, apa yang dilakukan KPK terhadap orang-orang dekat Presiden adalah sudah sepantasnya.

"Ini soal-soal yang biasa saja, tidak ada yang istimewa," tegas dia kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 16/7).

Pakar tata negara dari Ternate itu mengingatkan bahwa semangat pembentukan KPK di awal era reformasi adalah menerobos kasus-kasus korupsi yang hambatan politiknya demikian besar karena menyangkut "orang dalam" kekuasaan.

Dia sarankan, rakyat terus mencambuk KPK melakukan hal-hal serupa di masa mendatang, tidak takut menghadapi para petinggi politik terutama yang punya hubungan khusus dengan penguasa. Sebaliknya, apresiasi yang berlebihan dikhawatirkan akan membuat KPK terlalu cepat puas.

"Itu soal biasa saja karena itulah perintah UU, menerobos halangan politik pada kasus yang calon-calon tersangkanya memiliki kepentingan politik besar dan bisa lumpuhkan penegakan hukum. Jadi bukan hal istimewa sama sekali karena mereka memeriksa orang dekat SBY," jelas Margarito lagi. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya