Agung Laksono: Jangan Anggap Semua Yang Datang Ke KPK Itu Koruptor

RMOL. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono bersedia diperiksa lagi terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan PON XVIII di Riau.

”Kalau KPK memerlukan lagi keterangan saya sebagai saksi, saya bersedia dipanggil lagi agar kasus ini cepat selesai,’’ kata Agung Laksono kepada Rakyat Mer­deka, Senin (9/7).

Seperti diketahui, Agung Lak­sono diduga memiliki kaitan dengan pengalokasian APBN un­tuk penyelenggaraan PON XVIII di Riau, 9-10 September 2012. Agung Laksono sudah mem­be­rikan keterangan ke KPK sebagai saksi, Jumat (6/7).    

Agung Laksono selanjutnya me­n­gatakan, kalau KPK me­mang­gil lagi tentu akan dise­suai­kan dengan jadwal pekerjaannya.

”Jadwal saya kan padat, tapi saya akan sesuaikan, sehingga saya bisa memenuhi panggilan itu,’’ ujar Wakil Ketua Umum Par­­tai Golkar itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Maunya Anda kapan diperiksa lagi?

Saya berharap kalau bisa lebih cepat tentu lebih baik. Sebab, sa­ya juga ingin kasus ini lebih cepat selesai. Makanya, kapan saja ka­lau diperlukan, saya selalu siap di­mintai keterangan. Buk­tinya saya datang sesuai permohonan yang kami ajukan ke KPK, yakni Jumat (6/7) lalu.

Apa dalam waktu dekat bisa?

Tanggal 14 Juli 2012 saya tidak bisa.

Kenapa?

Saya  di London, Inggris untuk pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Keluarga Berencana (KTT KB) bersama-sama dengan Ke­pala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif.

Apa benar Anda tidak ter­libat?

Tentu saja tidak. Saya diun­dang KPK sebagai Menko Kesra dan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Lukman Abas selaku Dispora Riau.  

Saya dituding macam-macam, semua itu tidak benar. Saya tidak pernah bertemu DPRD, saya tidak pernah bertemu DPR RI soal itu.

Tentu saja tidak. Saya diun­dang KPK sebagai Menko Kesra dan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Lukman Abas selaku Dispora Riau.  

Saya dituding macam-macam, semua itu tidak benar. Saya tidak pernah bertemu DPRD, saya tidak pernah bertemu DPR RI soal itu.

Apa saja yang Anda sam­paikan ke KPK?

Saya menjelaskan tentang po­sisi saya sebagai Menko Kesra. Se­bab, tugas saya melakukan pe­ngen­dalian, pengawasan, mo­ni­toring, koordinasi dalam ruang ling­kup kesejahteraan rakyat.

Apa saat itu ada agenda rapat koordinasi terkait PON?

Saya sebagai Menko Kesra me­respons dalam rapat koordinasi. Sebab saya tidak dalam posisi me­nerima atau menolak, tapi untuk mengkoordinasikan saja.

 Rapat koordinasi dilakukan dengan Menkeu, Menteri PU, dan Pem­prov Riau. Saya cuma meng­koordinasikan, bukan dalam po­sisi menentukan apa pun. Sebab, kuasa penggunaan anggaran itu di kementerian.

Bagaimana dengan per­min­taan dana Rp 460 miliar?   

Atas permintaan Gubernur Riau kepada Menko Kesra untuk min­ta difasilitasi koordinasi de­ngan menteri terkait sebagai kua­sa pengguna anggaran. Sebab, kua­sa pengguna anggaran dari pusat, dari Menteri Keuangan itu sesuai permintaan ada Rp 460 miliar. Tapi tidak ada yang mau menerima sebagai kuasa peng­guna anggaran.

Lalu saya mencari solusi de­ngan mengundang sejumlah ke­men­terian dalam rapat koor­dinasi. Awalnya Kementerian PU yang diminta menjadi kuasa ang­garan, tapi tidak mau. Sebab, ba­ngun­annya sudah jalan, se­hingga sulit untuk masuk. Kalau dikem­balikan ke Menpora tentu tidak siap.

Sementara pemerintah daerah nggak boleh sebagai kuasa ang­garan. Karena bolak-balik begini, sedangkan Juli sudah harus siap bangunan maupun infrastruktur pendukung, maka harus diper­siapkan segera.

Apakah rapatnya tertutup?

Tidak ada rapat tertutup, saat itu wartawan juga ada kok.

Apa Anda mengenal Luk­man Abbas?

Saya tidak kenal. Saat itu Gubernur Riau bawa banyak staf. Saya tidak tahu apakah Lukman turut serta dalam rapat tersebut. Saya tahu namanya dari surat panggilan KPK itu.

Katanya Anda dapat Rp 500 juta, apa benar ?

Ngawur itu.

Apakah anda menilai pe­mang­gilan ini ada pesanan?

Partai Golkar tidak merasa ada pesanan. Ini hanya pemanggilan biasa. Saya hanya diminta kon­firmasi. Perlu saya jelaskan bah­wa yang bersisik bukan hanya ular. Tapi ada ikan dan biawak. Jangan menganggap semua orang yang datang ke KPK adalah koruptor.

Apakah hal ini merugikan Partai Golkar?

Tidak sama sekali.

O ya, kenapa Anda dua kali dipanggil, yakni Selasa (3/7) dan Kamis (5/7) tidak datang?

Bukannya saya tidak mau da­tang. Tapi pada saat itu bertepatan dengan tugas keluar daerah yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Lagipula kami juga sudah membuat surat pemberitahuan penjadwalan ulang ke KPK.

Ada yang menilai Anda mang­kir ketika itu?

Anggapan itu sama sekali sa­lah. Buktinya saya datang Jumat lalu. Saya selalu koo­per­atif dengan KPK dan siapapun. Kalau saya mangkir, tentu tidak ada surat pemberitahuan dari saya.

Bisa dijelaskan kemana Anda 3 Juli itu?

Saya banyak sekali kegiatan, tanggal 3 Juli 2012 pagi hari di Kendari. Sedangkan tanggal 4 Juli 2012 di Morotai.

Apakah kegiatan itu pen­ting?

Ya. Kerena kegiatan tersebut ada­lah tugas negara dan itu di­awali pagi hari dengan pelantikan pe­ngurus Himpunan Pandu dan Pra­muka Wreda di gedung Gra­hadi dan langsung ke airport un­tuk ke Kendari. Di sana saya me­wakili pemerintah untuk mem­buka acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pespawari) X. 

Kalau tangal 5 Juli?

Sebenarnya saya sudah siap mendatangi KPK bersama Staf Khusus saya Leo Nababan dan Ses­menko Kesra Indroyono Soe­silo.

Tapi saat ditelpon untuk pe­me­nuhan panggilan, pihak penyidik KPK mengatakan belum siap un­tuk menerima kedatangan saya.

Kenapa tidak langsung saja datang ke KPK?

Tidak etis kalau saya datang se­­dangkan KPK tidak siap. Saya ti­­dak datang ke sana kalau belum ada kepastian dari KPK. [Harian Rakyat Merdeka]