Berita

saleh p. daulay

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Tak Cukup hanya Diseminarkan

SELASA, 10 JULI 2012 | 14:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dinilai sebagai salah satu penyebab lunturnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan kaum muda. Globalisasi menuntut agar setiap orang berkompetisi dalam semua bidang kehidupan.

Kompetisi ini kemudian melahirkan sikap individualisme dan egoisme yang jauh dari semangat nasionalisme. Sementara di lain pihak, teknologi informasi mendistorsi konsep ruang dan waktu. Pertukaran budaya, pola pikir, dan pola hidup berlangsung dengan sangat cepat dan terjadi di seluruh belahan dunia.

Padahal, budaya, pola pikir, dan pola hidup bangsa lain belum tentu sesuai dan senafas dengan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay saat menjadi pembicara dalam seminar tentang 4 Pilar Kebangsaan yang dilaksanakan Fraksi PAN MPR RI di Hotel Kaisar, Tebet, Jakarta Sekatan, Selasa (10/7).

"Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi adalah sunnatullah yang tak bisa dibendung. Karena itu, penghayatan dan pengamalan terhadap 4 pilar kebangsaan menjadi penting. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 4 pilar itu tentu sangat efektif dalam menyaring dampak negatif dari globalisasi dan teknologi informasi," ungkap Saleh.

Selain pembumian nilai-nilai 4 pilar kebangsaan, lanjut Saleh, hal lain yang dapat dilakukan dalam membangkitkan semangat nasionalisme kaum muda antara lain: membina mentalitas kaum muda agar tidak selalu merasa inferior dari bangsa lain;  menanamkan sikap keteladan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat; membangun kebanggaan terhadap budaya bangsa; menumbuhkan semangat patriotisme; dan mengembangkan budaya toleransi.

Saleh berpandangan bahwa hal-hal tersebut adalah elemen penting dari pembumian semangat 4 pilar kebangsaan.

"Pembumian empat pilar kebangsaan tidak cukup hanya dilakukan lewat seminar, diskusi, workshop, dan kajian ilmiah lain. Diperlukan aksi-aksi konkrit di lapangan. Semua pihak, utamanya pemerintah, dituntut untuk mengambil peran aktif. Ini adalah tanggung jawab kolektif," tandas pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.607 Triliun, Naik 24,1 Persen

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:26

Isu Parliamentary Threshold 1 Persen Mengemuka untuk Keadilan Demokrasi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:23

Pertamina Kerek Kualitas Pengelola Homestay Lokal Naik Kelas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:12

TNI Harus Terbuka Ungkap Tuntas Judi Online di Rumah Dinas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:09

Jelang Akhir Pekan Harga Minyak Dunia Bertahan di 103 Dolar AS

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:59

Putin Janji Bantu Iran Akhiri Perang di Timur Tengah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:57

DPR Kebanjiran Aspirasi Masyarakat Soal Putusan MK tentang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:50

Tanpa Restu Gerindra, DPR Diyakini Tidak akan Berani Makzulkan Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:47

Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:37

Loncat dari Lantai Dua, Wanita Ini Selamatkan Anak saat Kebakaran di Rawamangun

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:36

Selengkapnya