Anggito Abimanyu: Saya Berusaha Mencegah Terjadinya Korupsi...

RMOL.Merasa tertantang memperbaiki pelaksanaan haji dan umroh, Anggito Abimanyu menerima tawaran menjadi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama.

“Saya sebenarnya nggak tahu ke­napa dipilih di posisi itu. Tapi saya senang dengan tugas ini. Saya berusaha sebaik mungkin agar kementerian ini bisa lebih baik,” kata Anggito Abimanyu ke­pada Rakyat Merdeka, ke­marin.

Bekas Kepala Badan Kebija­kan Fiskal ini mengungkapkan, kesibukannya sebagai dosen Uni­versitas Gajah Mada  untuk se­mentara berhenti. Biar lebih fo­kus memperbaiki penyeleng­garaan haji dan umroh.

“Pak Menteri Agama minta saya untuk mengelola haji dan umroh bisa lebih baik, termasuk mengenai keuangannya,” ujarnya.

Berikut kutipan seleng­kapnya:

Bidang Anda bu­kan di Kementerian Aga­ma, kenapa Anda dipilih?

Saya akui memang di Kemen­terian Agama ini saya bukan ah­linya. Jurusan saya bukan da­ri il­mu agama. Tetapi setelah saya dikasih tahu bahwa permasala­han haji itu terkait dengan ma­salah pengelolaan manaje­men, ya saya terima.

Kementerian Agama sering disebut-sebut sarat korupsi, kok Anda mau?

Saya menerima jabatan ini bukan tanpa berpikir panjang. Saya ingin berkontribusi ikut memperbaiki, terutama pada pengelolaan dananya yang saat ini sekitar Rp 44 triliun.  

Anda siap mencegah ko­rupsi?

Insya Allah bisa saya perbai­ki. Saya  berusaha mence­gah ter­jadinya korupsi. Mem­per­baiki keruwetan proses pe­nye­lengga­raan haji dan umroh. Sa­ya mu­lai dari ling­kung­an saya sen­diri.    

Apa yang diperbaiki lebih dulu?

Kita perbaiki semuanya. Mu­lai pendaftaran lebih transparan, infor­masinya lebih terbuka, pen­daftaran langsung bisa melalui bank, sistem online transparan­sinya ditingkatkan, sampai pada pengelolaan keuangan diper­baiki. Saya tidak akan mem­pu­nyai kewenangan mengatur kur­si naik haji.

Maksudnya?

Ya, semuanya harus berdasar­kan nomor urut. Saat ini daftar tung­gu sekitar tujuh sampai dela­pan tahun. Pengelolaan dan pe­nempatan keuangan jemaah haji akan ditangani secara transparan.

Setiap uang yang mereka ta­namkan akan saya tanamkan atas nama Menteri Agama kepada jasa keuangan yang memberi nilai pengembalian. Kemudian nilai pengembalian itu diberikan ke­pada jamaah.

Apa itu saja manfaatnya bagi jamaah?

Saya pastikan setiap jamaah yang melakukan setoran awal akan mendapatkan manfaat. Ka­mi akan berbuat semaksimal mung­kin agar banyak manfaat yang diterima jemaah.    

Apa dengan sistem ini men­cegah korupsi?

Transparansi pengelolaan uang ibadah haji dan umroh ini untuk menghindari peluang korupsi. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak punya kewenangan apa-apa untuk mengatur kursi naik haji. Semuanya itu harus melalui nomor urut.    

Tapi banyak calon jemaah haji ingin lebih cepat kan?

Tidak boleh ada calon haji yang meminta privilege pembe­rangkatan haji. Semuanya harus sesuai urutan pendaftaran.

Pem­berian privilege bagi ca­lon ja­maah haji itu dapat me­ru­sak sis­tem penyeleng­garaan haji dan memancing berbagai per­soalan. Dampaknya akan me­nu­runkan kepercayaan publik ter­hadap pelayanan haji.    

Bagaimana jika terdapat pe­jabat Kementerian Agama yang memberikan keistime­waan?

Saya memastikan tidak boleh satu pejabat Ditjen Haji dan Umroh yang membawa-bawa calon jemaah haji, baik itu dari ka­langan politisi, birokrat, atau pengusaha. Semua calon jemaah haji berangkat sesuai nomor pedaftaran.

Itulah yang perlu diluruskan dulu. Saya tahu kalau banyak je­maah yang ingin berangkat haji dalam waktu secepatnya. Hal tersebut menumbuhkan peluang-peluang negatif. Artinya, sistem yang ada harus dikontrol.    

Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Alquran?

Mengenai pengadaan Al­qu­ran itu bukan urusan saya. Itu kan ter­jadi jauh sebelum sa­ya ma­suk di kementerian ini.

 Sa­ya ini kan ba­ru bergabung minggu lalu. Saya tidak tahu soal itu. [Harian Rakyat Merdeka]